Istilah lockdown menjadi populer dan ramai menjadi perbincangan publik. Tak hanya di media massa koran, online dan elektronik, tetapi juga di media sosial. Tak kerkecuali

Wabah Covid-19 membuat dampak yang besar bagi berbagai aspek. Sektor ekonomi yang paling terpukul. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah menyiapkan bantuan sosial sektor informal

Kinerja Gugus Tugas disoroti DPRD Maluku, karena dinilai belum siap menangani ancaman virus corona. Tempat isolasi yang bermasalah, hingga tidak tersedianya fasilitas kesehatan. Selain temuan

Surat Edaran Walikota Ambon untuk membatasi jumlah penumpang di angkot untuk mencegah penyebaran virus corona, ternyata tak ditindaklanjuti oleh para sopir. Mereka tetap mengangkut penumpang

Kepala Dinas Kehutanan Maluku, Sadli Ie masih berstatus sebagai saksi kasus illegal  logging di Desa Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Malteng. Ia juga pernah diperiksa

Kejaksaan Negeri (Kejari) Malteng diminta tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka kasus illegal logging di Desa Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Kejar juga

BELUM ada titik terang untuk audit kerugian negara kasus dugaan korupsi distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2016-2017. Ada perbedaaan pendapat antara BPKP dan penyidik

Upaya pencegahan penyebaran virus corona terus dilakukan. Gubernur Murad Ismail mengeluarkan maklumat untuk membatasi masuk keluar orang dari dan ke Provinsi Maluku. Maklumat Nomor: 443.1-18

Entah dari mana sumber informasi itu. Namun warga Kota Ambon berbondong-bondong mendatangi swalayan, toko dan pasar untuk memborong barang-barang kebutuhan pokok. Karena informasi  beredar pasar

Kasus dugaan korupsi dana BOS SMP Negeri 8 Leihitu semakin tak jelas penanganannya. Hingga kini kasus tersebut entah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon ataukah

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus illegal logging di Desa Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Malteng. Mereka adalah mantan Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku belum mengaudit dugaan korupsi distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016-2017. Penyebabnya, penyidik Ditreskrimsus Polda