DPRD Provinsi Maluku menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022. Penyerahan dokumen

DPRD Provinsi Maluku tengah mengenjot pembahasan KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 yang ditargetkan tuntas pada awal Desember mendatang. Penegasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menolak pengisian kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus guru direktur dari luar Maluku. Penolakan DPRD lantaran ada wacana

Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menuntaskan permasalahan lahan, eks Dinas Pertanian di Desa Passo, Kecamatan Baguala. “Ini kan pemda

Proses pembayaran lahan asrama haji di Waiheru, sudah memasuki tahap akhir oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada pemilik lahan. “Tinggal mereka mengundang pemilik tanah maupun kuasanya

AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku akan melakukan pemanggilan terhadap Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku guna membahas persoalan belum dibayarkannya hak tenaga relawan Covid-19.

AMBON, Siwalimanews – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memastikan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan proyek strategis nasional Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional akan

AMBON, Siwalimanews – Guna memastikan tidak ada persolaan atas lahan yang nantinya diperuntukkan bagi pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional, Komisi I DPRD

AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Provinsi Maluku mengingatkan PT Pertamina (Persero) Cabang Ambon untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak berjenis minyak tanah di seluruh

Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, untuk segera mengembalikan hak-hak masyarakat Negeri Tawiri pasca dikeluarkannya, sertifikat hak pakai

Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 93 yang jatuh pada 28 Oktober 2021 DPRD Maluku meminta kepada seluruh elemen masyarakat termasuk pemuda untuk berkontribusi membangun

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Maluku telah menuntaskan pembahasan Ranperda tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan siap ditetapkan