DPRD Maluku Pemerintah Kabupaten Buru Selatan diingatkan untuk memperhatikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peringatan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra

Komisi II DPRD Maluku meminta kepada Balai Taman Nasional (TN) untuk tidak mempersulit proses pengerjaan jaringan listrik yang di kawasan tersebut untuk masyarakat seram utara.

Sedikitnya ada 38 desa per­siapan yang sudah dibentuk namun belum ditetapkan sebagai sebuah desa definitif padahal sudah diusul­kan sejak 2020 lalu. Untuk itu Pemerintah Provinsi

KETUA DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

KETUA DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury menegaskan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk lebih memperketat pengawasan terhadap Dana bantuan operasional siswa (BOS). Hal

KOMISI I DPRD Provinsi Maluku mengundang Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) guna membahas hutang Pemkab KKT kepada pihak ketiga yang hingga kini belum diselesai­kan.

SEKRETARIS Komisi III DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengoperasikan Mess Maluku, pasca direnovasi selama beberapa tahun ini. Desakan

DENGAN dilantiknya Johan Johanis Lewerissa  sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024 maka kursi Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Maluku terisi penuh. Sebelumnya,  pelantikan terhadap

KETUA DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengapresiasi dan  mendukung penuh penunjukan empat penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. “Kita bersyukur karena salah

KOMISI IV DPRD Provinsi Maluku mendesak Kepala Dinas Kesehatan Zulkarnain untuk mempercepat penyelesaian Peraturan Gubernur terkait dengan standard operasional pembayaran jasa covid-19. Wakil ketua Komisi

DPRD Provinsi Maluku mengingatkan empat kepala daerah yang akan berakhirnya masa jabatan pada 22 Mei mendatang, untuk segera menuntaskan persoalan hutang pihak ketiga yang belum

UPAYA PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk mengatasi persoalan kelistrikan yang menjadi masalah belakang ini diapresiasi DPRD Provinsi Maluku. Apresiasi ini disampaikan langsung