DPRD Maluku melalui Komisi IV meminta pengalihan status sejumlah guru ASN dari sekolah swasta ke sekolah negeri harus tuntas pada Desember mendatang. Ketua Komisi IV

Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menyesalkan peralatan praktek di beberapa SMK di Maluku yang tidak difungsikan alias mubasir. Padahal anggaran yang dige­lontorkan untuk pengadaan per­alatan

BALAI Wilayah Sungai Maluku didesak segera tangani akses jalan yang terputus akibat jebolnya bendungan Waeapo. Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Buru dan Buru Selatan, Mic­hael

KOMISI II DPRD Provinsi Maluku bakal memanggil PLN terkait persoalan listrik di sejumlah desa di Kabupaten Buru Selatan. Pemanggilan pihak PLN tersebut menindaklanjuti surat masuk

LANTARAN terkendala anggaran, DPRD Provinsi Maluku hanya fokus membahas dua rancangan Peraturan Daerah. Kedua ranperda tersebut telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2024.

DPRD Provinsi Maluku memberikan warning kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk tidak lagi melakukan perombakan birokrasi dipenghujung masa jabatannya. Peringatan ini diungkapkan Ketua DPRD Provinsi

PEMERINTAH Provinsi Maluku dinilai tidak mampu mengurus aset daerah khususnya Mess Maluku terus dipertanyakan. Pasalnya empat tahun berlalu aset daerah yang berada dijantung ibukota itu

ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina mendesak pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyelesaikan sisa hutang labolatorium caterisasi jantung (Cath Lab) RSUD dr M

APBD tahun 2024 ditetapkan dewan pada  rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Benhur Watubun disampaikan

DPRD Provinsi Maluku secara resmi mengumumkan pemberhentian Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Nataniel Orno. Pengumuman pemberhentian Murad – Orno dilakukan dalam paripurna

GUBERNUR Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno memilih absen pada  paripurna pemberhentian yang digelar DPRD Maluku, Jumat (1/12). Kondisi ini menambah daftar panjang

PANITIA kerja (Panja) Penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku tidak lagi melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terjadi dengan kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya sebagai salah