PEMERINTAH Provinsi Maluku dinilai tidak mampu mengurus aset daerah khususnya Mess Maluku terus dipertanyakan. Pasalnya empat tahun berlalu aset daerah yang berada dijantung ibukota itu

ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina mendesak pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyelesaikan sisa hutang labolatorium caterisasi jantung (Cath Lab) RSUD dr M

APBD tahun 2024 ditetapkan dewan pada  rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Benhur Watubun disampaikan

DPRD Provinsi Maluku secara resmi mengumumkan pemberhentian Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Nataniel Orno. Pengumuman pemberhentian Murad – Orno dilakukan dalam paripurna

GUBERNUR Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno memilih absen pada  paripurna pemberhentian yang digelar DPRD Maluku, Jumat (1/12). Kondisi ini menambah daftar panjang

PANITIA kerja (Panja) Penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku tidak lagi melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terjadi dengan kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya sebagai salah

KETUA Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra memastikan harga lahan eks pertanian Passo yang nantinya ditetapkan Pemprov telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Rumra kepada wartawan di

TINA Welma Tetelepta resmi menjadi anggota DPRD Maluku menggantikan Edwin Huwae, yang telah meninggal dunia. Proses pergantian antar waktu itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD

PENGELOLAAN Peme­rintah daerah dibawah ko­mando Murad Ismail dan Barnabas Natanel Orno paling terburuk saat ini dari yang sebelumnya. Tudingan ini dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD

PELANTIKAN Pergantian Antar Waktu Welma Tina Tetedipastikan akan digelar pada pada waktu dekat. Kepastian pelantikan Tetelepta mengganti almarhum Edwin Adrian Huawei sebagai anggota DPRD Provinsi

PEMERINTAH Provinsi Maluku didesak mengajukan penundaan pembayaran cicilan hutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan di Baileo

GUNA memastikan calon Penjabat Gubernur Maluku aman dari kasus hukum, Panitia Kerja Penjaringan Calon Penjabat akan melibatkan aparat penegak hukum. Ketua Panja Penjaringan Calon Penjabat