ANGGOTA DPRD Provinsi Maluku dapil KKT dan MBD, Yan Zamora Noach, meminta perhatian pemerintah Provinsi Maluku terhadap masalah kesehatan di Kabupaten MBD. Pasalnya, keterbatasan APBD

KETUA DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun meminta pemerintah pusat agar kebijakan efisiensi yang dilakukan mesti dengan arif dan bijaksana. Pasalnya, setiap provinsi memiliki karakteristik

DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan rapat paripurna penyampaian pidato perdana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto 20 Februari lalu. Rapat paripurna

KOMISI II DPRD Maluku mengingatkan instansi terkait untuk selalu menjaga ketersediaan pangan selalu terjamin, terutama saat bulan Ramadhan 1446 Hijriah. “Dalam beberapa kali pertemuan dengan

BEKERJA sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku menggelar sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara maupun pegawai non ASN pada

ANGGOTA Komisi Ill DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin,  meminta keseriusan Inpex, operator ladang gas blok masela agar segera berproduksi. Pasalnya Puluhan tahun sudah sejak

Anggota DPRD Maluku Fraksi PDIP dapil KKT MBD Yan Zamora Noach, mengapresiasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura terhadap pelaksanaan Olimpiade Sains tingkat SD –

DIAGENDAKAN, Rabu (26/2), Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan program realisasi APBD tahun 2024. Dalam rencana pengawasan itu setidaknya ada 5 kabupaten yang

Dua gedung yang dimaksud ialah Pasar Higienis di Tantui dan Gedung Siwalima. Hal itu ditegaskan Watubun usai hearing bersama  Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Direktorat Jenderal

JELANG pengawasan program realisasi APBD 2024, Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama dengan OPD – OPd mitra semisal Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas

PASCA dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath diminta untuk melunasi utang janji saat kampenye ber­langsung. Fraksi Gerindra mengaku akan

DPRD PROVINSI MALUKU menetapkan 12 program pembentukan daerah (Propemperda) tahun 2025. Penetapan ini dilakukan dalam Paripurna yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 DPRD Maluku,