Ungkapan beda pemimpin beda pula kebijakan, mungkin lebih tepat dialamatkan kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Bagaimana tidak, 17 polsek di wilayah hukum Polda

Ditreskrimsus Polda Maluku segera menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan speedboat di Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2015 senilai Rp 1.524.600. 000,“Penyidik

Kasus dugaan korupsi Repo Saham Oblihasi dengan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) mengalami perkembangan yang signifikan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri

Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela terkesan tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat Maluku khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). KKT menilai, PI 10 persen

Pemerintah terus berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang

Emas muncul di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupten Maluku Tengah. Informasi keberadaan logam mulia bernilai ekonomis tinggi itu tidak hanya tersebar seantero Maluku tapi sudah

Sempat dikabarkan tidak dijatahi vaksin Astra Zeneca dengan alasan tempat penyimpanan, kini pempus malah prioritaskan Maluku. Bersama lima provinsi lain di Indonesia,  Maluku akhirnya  diprioritaskan

Menekan penyebaran virus Corona di Kota Ambon, pembatasan sosial berskala besar (PSSB) masih terus diberlakukan. Saat ini Ambon berlanjut dengan PSBB Transisi XVIII. Kebijakan ini

Ajakan Pangdam Pattimura untuk Hidup Rukun““Pulang kampung Mayjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin bernostalgia dengan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sebagai seorang Pangdam

“Pemerintah Kota Ambon terus berupaya berbagai cara untuk menekan angka covid. Kendati kesembuhan terus bertambah namun kematian juga meningkat.“Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap.upaya pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memperjuangkan mendapatkan jatah Participating Interest (PI) 5.6 persen dari total 10 persen pengelolaan Blok Masela.“Perjuangan akan terus diupayakan sampai

Warga Tenggara di Maluku meminta keadilan dari Pemprov terhadap proyek infrastruktur yang didanai pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 700 miliar. Mereka menilai,