Tahun ini Pemerintah Provinsi Maluku tidak mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun 2022, untuk dibahas di DPRD. Kejadian yang tidak lazim ini

Hingga kini aktivitas tambang emas di Gunung Botak, Kabu­paten Buru yang dilakukan oleh penambang ilegal masih terus berlangsung. Berbagai upaya sejak 2011 lalu dilakukan oleh

Kejaksaan Tinggi Maluku sementara mengusut kasus dugaan korupsi anggaran makan minum DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021. Berbagai pihak yang diduga sangat mengetahui proses

Kejaksaan Tinggi Maluku membidik kasus dugaan korupsi dana hibah PON XX Papua yang diperuntukan bagi KONI Maluku. Kuat dugaan dana senilai Rp16 miliar itu dipakai

Transparansi dalam penegakan hukum yang dilakukan lembaga kejaksaan maupun kepolisian sebagai aparat penegak hukum, memang sangatlah penting, selain menjaga kepercayaan publik pada lembaga tersebut, tetapi

PROGRAM bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimulai sejak maret tahun 2020 untuk menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin

HUKUMAN yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan

Kementerian  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada akhir Mei 2022.

JANJI pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah untuk memulangkan Pengungsi Kariu, Kecamatan Pulau Haruku ke daerah asalnya hanyalah isapan jempol. Seyogyanya

Ditreskrimsus Polda Maluku tetap bersikukuh mengusu kasus dugaan korupsi tukar guling lahan perpustakaan daerah Maluku, antara yayasan pendidikan Poitek dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Polisi tidak

Skenario untuk mengantikan Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Maluku maupun bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP) telah disiapkan. Bahkan Dewan Pimpipan 

Sejumlah fraksi di DPRD Kota Ambon telah mengeluarkan rekomendasi politik kepada Pemerintah Kota Ambon. rekomendasi itu akan dikawal dan diawasi ketat sebagai upaya bersama membantu