Proyek air bersih SMI Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, harus menjadi atensi dan perhatian Kejaksaan Tinggi Maluku. Pasalnya, nilai anggaran yang digelontarkan bagi proyek air bersih

SAAT ini, Kejaksaan Tinggi Maluku sementara mengusut kasus dugaan korupsi proyek air bersih SMI Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam kasus ini, publik mengharapkan adanya komitmen

PENAMBANG ilegal berarti aktivitas tambang yang tidak memiliki perizinan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain merusak lingkungan, penambangan ilegal ini tentunya tidak

ALOKASI Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD) selalu menjadi sorotan publik, karena anggaran yang dialokasikan itu bernilai miliaran rupiah. Tak hanya dari pihak LSM atau

TAK hanya dilaporkan ke Kantor Kejati Maluku namun  dugaan penyalahgunaan dana pinjaman Rp700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) oleh Gubernur Maluku kembali dilaporkan

GUNA memperkuat bukti kasus dugaan korupsi proyek air bersih SMI Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Tim intelejen Kejaksaan Tinggi Maluku terus memeriksa saksi. Pejabat Pembuat

Puluhan Pedagang Terminal Mardika bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Ambon, menyeruduk Balai Kota meminta Pemerintah Kota Ambon membubarkan Asosiasi Pedagang Mardika (APMA) APMA

Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini sementara mengusut kasus dugaan korupsi proyek air bersih yang tersebar pada sejumlah daeraj di Pulau Haruku, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku

Dua senior PDIP Maluku, Evert Kermite dan Jusuf S Leatemia secara resmi telah melaporan dugaan penyalahgunaan dana pinjaman Rp700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur

Korps Adhiyaksa akhirnya membenarkan jika mereka sedang mengusut dugaan korupsi pada kasus pengerjaan air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah didesak transparan dalam

Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut kasus dugaan korupsi pengadan aplikasi Simdes.id milik puluhan desa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2019. Pengadaan aplikasi yang dikerjakan CV Ziva

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti keterlibatan mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). TPPU adalah salah satu