Kondisi Rumah Sakit Haulussy sangat memprihatikan dan terancam bangkrut atau pailit setelah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah. RS milik daerah Maluku itu terancam

Gubernur Maluku,  Murad Ismail atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, secara resmi melantik, Muhamat Marasabessysebagai PenjabatBupati Maluku Tengah (Malteng), Senin (12/9). Marasabessy juga Kepala

Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota perlu memperkuat pemberdayaan msyarakat, dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini, akibat dipicu kenaikan harga bahan bakar Bakar Minyak. Kenaikan BBM

Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota perlu memperkuat pemberdayaan msyarakat, dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini, akibat dipicu kenaikan harga bahan bakar Bakar Minyak. Kenaikan BBM

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, Solar, dan BBM non-subsidi jenis Pertamax akan menggerus daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sedang menurun

KEPUTUSAN pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi hingga non subsidi per Sabtu (3/9) kemarin menuai kritik dari berbagai kalangan. Dalam penjelasan Presiden KSPI yang juga

PEMERINTAH resmi menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 kemarin. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak ke inflasi. Dari hitungan

Tinggal sehari lagi, tepat 8 September 2022 masa jabatan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua dan wakil bupati, Marlatu Leleury berakhir. Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai

Ditreskrimsus Polda Maluku diberikan apresiasi karena telah bekerja maksimal dalam mengungkapkan, kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Jabatan Sekda Buru Selatan tahun 2017. Bahkan dalam penyidikan

Kasus dugaan korupsi proyek jalan yang menghubungkan Desa Rambatu-Manusa di Kecamatan Inamosol semakin tak jelas. Ketidakjelasan penanganan kasus ini disebabkan karena, lambatnya hasil penilaian ahli

Kebijakan Pemprov Maluku yang melakukan pinjaman sebesar Rp700 miliar dari PT Sarana Multi Insfrastruktur, diduga tanpa perencanaan tang matang, yang pada akhirnya dana bernilai fantasis