Perkara korupsi saat ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal dan memiliki

PEMERINTAH Provinsi Maluku kembali menganggarkan 136 miliar rupiah guna melakukan pembayaran cicilan pokok tahun kedua pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Turnamen sepak bola paling akbar sejagad, FIFA World Cup 2022 telah dimulai, sejak 20 November dan akan berakhir pada 18 Desember mendatang, di Qatar. Seiring

PENAMBANGAN emas yang dilakukan di Gunung Botak Pulau Buru oleh masyarakat setempat dan para pendatang masih mengunakan cara yang sangat sederhana. Para penambang menggali lubang

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Rambatu — Manusa Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku tahun anggaran 2018 sebesar Rp 31 miliar,

Covid-19 di Indonesia termasuk di Kota Ambon terus mengalami perkembangan dari sebelumnya 23, pekan lalu naik menjadi 64 kasus. Karena itu Pemerintah Kota Ambon akhirnya

Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Botak, Kabupaten Buru masih terus berlangsung. Polisi terus berupaya melakukan tindakan respresif dan preventif guna mencegah aktivitas

Guna mendalami kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah PON XX Papua ke KONI Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku melibatkan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

TINDAK pidana korupsi di Indonesia perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya

Penyerapan dana desa yang terus meningkat setiap tahun menjadi catatan emas bagi pemerintah. Pasalnya, muncul anggapan serapan anggaran yang tinggi tentunya menumbuhkan kesejahteraan dan perekonomian

KEKERASAN terhadap perempuan dan anak merupakan isu di semua negara, termasuk di Indonesia dan Provinsi Maluku. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang

Gagalnya 126 ruas jalan yang diperjuangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku dalam program Inpres penanganan jalan daerah tahun 2022, menunjukan lemahnya bargaining