AMBON, Siwalimanews – Dipastikan hari ini, Kamis (12/9), Menteri Perencanaan Pem­ba­ngunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Pe­ren­canaan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro membu­ka konsultasi regional pe­nyusunan

AMBON, Siwalimanews – DPP Partai Golkar telah menetapkan Margaretha Siahay untuk memimpin DPRD Kota Ambon periode 2019-2024 dan Richard Rahakbauw atau yang akrab disebut RR

AMBON, Siwalimanews – Target anggaran yang ditetapkan pada APBD murni 2019 sebesar Rp 3, 20 triliun ternyata pada APBD- Perubahan turun menjadi Rp 3,19 triliun

AMBON, Siwalimanews – Guna membangun sinergitas dalam ranga menangani masalah kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku, sejumlah bupati mengajukan permintaan ke Gubernur Maluku, Murad Ismail.

AMBON, Siwalimanews – Sebagai provinsi yang miliki rentang kendali cukup besar karena wilayahnya luas dan miliki ribuan pulau, ternyata anggaran pembangunan Maluku tidak sebanding dengan

AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menghimbau setiap kepala daerah di provinsi ini untuk berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakatnya ke pemerintah pusat. Pasalnya,

AMBON, Siwalimanews – Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperoleh dari Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, ternyata ada beberapa kabupaten/kota di Maluku belum memasukan laporan

Ambon – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Edwin Huwae legowo menerima kepu­tus­an DPP yang menetap­kan Lucky Wattimury se­bagai Ketua DPRD Malu­ku periode 2019-2024, meng­gantikannya. Saat dikonfirmasi

Ambon – Sibuk dengan perayaan HUT Kota Ambon ke 444, mengakibatkan proses lelang jabatan 4 pejabat eselon II di lingkup Pemkot Ambon hingga kini belum

AMBON, Siwalimanews – Selama lima tahun, DPRD Kota Ambon periode 2014-2019 berhasil menetapkan 72 peraturan daerah (Perda) yang terdiri dari 20 perda inisiatif dewan dan

Ambon – Pemkot Ambon menargetkan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 1.233 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 178 miliar, dari total pendapatan

Ambon – Usulan pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD Provinsi Maluku sudah diajukan untuk mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Proses usulan yang disampaikan oleh