Ambon – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Edwin Huwae legowo menerima kepu­tus­an DPP yang menetap­kan Lucky Wattimury se­bagai Ketua DPRD Malu­ku periode 2019-2024, meng­gantikannya.

Saat dikonfirmasi warta­wan, di Kantor DPRD Ma­luku, Senin (9/9), Edwin tak mau banyak berkomentar. Ia mengatakan, pergantian jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi partai.

“Itu hal biasa dalam or­ganisasi,” kata Edwin sing­kat, saat dicegat wartawan, usai pemimpin sidang pari­purna DPRD Provinsi Ma­lu­ku dalam rangka penanda­tanganan nota kesepaha­man KUA-PPAS APBDP Tahun 2019.

Usai mengatakan hal itu, Edwin yang mengenakan kemeja batik lengan pan­jang, buru-buru masuk ke ruang kerjanya.

Minta Dukungan

Baca Juga: Sejumlah Daerah di Maluku Belum Laporkan Aksi Pencegahan Korupsi

Lucky Wattimury menyampaikan terima kasih kepada DPP PDI Per­juangan yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi Ketua DPRD Maluku.

Mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini, meminta dukungan dari seluruh masyarakat Maluku untuk menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Maluku lima tahun kedepan.

“Saya berharap ada dukungan dari masyarakat untuk bersama melaksanakan tugas-tugas dewan untuk membangun Maluku kedepan, karena kita tidak bisa bekerja sendiri dan butuh keterlibatan semua stakeholder termasuk masyarakat,” ujar­nya, kepada wartawan di DPRD Ma­luku, Senin (9/9).

Salah satu tugas dewan kedepan, kata dia, membangun kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawal berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kita tahu betul, gubernur punya langkah-langkah begitu cepat dan kebijakan-kebijakan strategis yang diambil, pun juga sangat mengun­tungkan masyarakat Maluku. Jadi tinggal bagaimana dewan secara kelembagaan memberikan respon atas langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah,” katanya.

Kemudian dibutuhkan koordinasi yang intens antara pemprov dan DPRD, sehingga apa yang menjadi permasalahan masyarakat bisa dilihat secara bersama, dan dicari solusinya.

“Tidak mungkin DPRD membiar­kan pemda bekerja sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Kasihan kan kalau gubernur atau dewan berjalan sendirian. DPRD dan pemda harus berjalan bersama, selaras dan seimbang, sehingga bu­tuh koordinasi dan singkronisasi ke­giatan dari waktu ke waktu,” tan­dasnya.

Wattimury menegaskan, jabatan ketua dewan bukan segala-galanya. Ada 45 anggota dan ketua hanya satu. Pimpinan dewan ada 4 dan ang­gota ada 41, sehingga kerja dewan tidak bergantung kepada ketua dewan, tetapi membutuhkan partisi­pasi seluruh jajaran dewan dan kerlibatan mereka sangat diperlukan.

“Dengan pengalaman lima tahun lalu, kita akan evaluasi mana yang kurang akan akan kita benahi, supa­ya kedepan dewan lebih efektif di waktu yang akan datang,” tandas­nya.

Mega Tunjuk Lucky

Seperi diberitakan, politisi senior PDIP, Lucky Wattimury akhirnya ditunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPRD Maluku, meng­gantikan Edwin Huwae.

Sebelum memutuskan Lucky un­tuk menggantikan Edwin, keduanya dipanggil untuk mengikuti fit and proper test di Kantor DPP PDI Per­juangan, Jalan Lenteng Agung, Ja­karta.

Sumber di DPP partai berlambang banteng  kekar moncong putih ini menyebutkan, selain fit and proper test ada beberapa pertimbangan mendasar, sehingga DPP menunjuk Lucky untuk menjadi Ketua DPRD Maluku.

“Kalau soal kemampuan, kedua­nya tak bisa ragukan. Namun bukan hanya hasil fit and proper test, ada beberapa pertimbangan mendasar, ada pertimbangan juga dari Ibu Mega sebagai ketua umum, sehingga pilihan jatuh ke Lucky,” ujarnya, kepada Siwalima, Sabtu (7/9), me­lalui telepon selulernya.

Soal pertimbangan mendasar ter­sebut, sumber itu enggan menjelas­kan, dengan alasan konsumsi internal partai.

“Soal itu, saya tidak bisa jelaskan ya. Yang pasti penetapan Lucky sudah melalui pertimbangan yang matang,” tandasnya.

Sumber yang meminta namanya tak dikorankan itu mengatakan, PDI Perjuangan harus tetap eksis di Ma­luku. Karena itu, dengan posisi se­bagai Sekretaris DPD, maka Edwin diberikan penugasan untuk meng­urus partai.

“Sekretaris itu posisi strategis, dia harus konsen di partai. Jadi arahan dari DPP sudah jelas,” ujarnya.

Sumber itu mencontohkan, Sekjen DPP Hasto Kristiyanto yang selama ini fokus mengurus partai, dan berada di luar senayan. Hasilnya, partai besutan Megawati Soekarno­putri ini keluar sebagai pemenang pemilu. “Pak sekjen itu hanya kon­sen di partai, nah kita inginkan se­kre­taris DPD Maluku juga konsen di partai,” tandasnya.

Diumumkan

Penetapan Lucky Wattimury se­bagai Ketua DPRD Maluku periode 2019-2024 oleh DPP PDIP diumum­kan dalam Rapat Pleno DPD PDI Perjuangan Maluku, di Pacific Hotel, Sabtu (7/9).

Lucky Wattimury yang saat ini menjabat bendahara DPD menggan­tikan Edwin yang akan berakhir masa jabatannya pada 16 September mendatang.

Rapat yang dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Murad Ismail itu, dihadiri oleh seluruh pimpinan DPC PDI Perjuangan 11 kabupaten dan kota. Rapat berlang­sung tertutup pukul 14.00 hingga 18.00 WIT.

Murad yang dikonfirmasi warta­wan usai rapat mengaku, tidak me­ngetahui keputusan DPP yang me­netapkan Lucky Wattimury sebagai Ketua DPRD Maluku.

“Jabatan ketua DPRD ini diputus­kan oleh DPP,  Edwin dan Lucky dipanggil ke DPP untuk mengikuti fit and proper test dan sampai disitu saya tidak tahu lagi karena saya tidak ke Jakarta. Saya baru buka dan membaca, saya juga kaget pak Lucky yang terpilih,” kata Murad.

Murad yakin, karena kekuatan doa­lah, sehingga DPP memilih Lucky. “Saya yakin, pak Lucky terpi­lih ini karena kekuatan doa, mungkin saja pak Lucky doanya sangat baik sehingga doanya didengar,” kata­nya.

Disinggung soal kualitas dan pe­ngalaman, Murad mengatakan keduanya sama. Ia berharap, sebagai Ketua DPRD Lucky bisa memban­tunya dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

“Kalau bicara soal kualitas dan pengalaman, semua sama. Siapapun yang menjadi ketua DPRD, saya harus menerimanya dan saya harap­kan ketua DPRD harus bisa bantu saya karena Maluku kedepan mulai ada peningkatan-peningkatan pembangunan,” ujarnya.

Selain Ketua DPRD Maluku, DPP juga menetapkan nama-nama pim­pinan DPRD kabupaten dan kota. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Gerald Mailoa; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jidon Kelmanutu; Wakil Ketua DPRD Kota Tual Fitri Nota­nubun; Wakil Ketua DPRD Kabupa­ten SBB, La Nyong; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Demianus Hattu,  Wakil Ketua DP­RD Kabupaten Kepulauan Aru, Feny Lowywk, serta Ketua DPRD Kabupa­ten MBD, Petrus Tunay.  (S-16)