KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menjadi sorotan publik. Bukan karena operasi tangkap tangan (OTT) atau penanganan kasus korupsi bernilai  besar, namun kisruh yang terjadi

MALUKU didaulat menjadi tuan rumah rapat konsultasi regional wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat  dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Maluku pantas jadi Lumbung Ikan Nasional. Ini pernyataan langsung yang disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. Menurut

PENANGANAN kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat tahun 2015 senilai Rp 1.524.­600.000, di Kabupaten MBD yang ditangani  Ditreskrimsus Polda Maluku hingga kini jalan di

JANJI memang mudah diungkapkan, namun terkadang sukar untuk direalisasi, syukur-syukur kalau janji itu diingat, tetapi jika tidak, maka yang mengalami kesulitan adalah masyarakat. Hal inilah

KASUS Odie Orno mungkinkah didiamkan?, ada apakah  dengan Direskrimsus Polda  Maluku yang menanggani kasus ini?, adakah oknum-oknum yang diduga terlibat dilindungi?, ataukah ada sesuatu yang

SUDAH dua tahun tiga terpidana korupsi di Bank Maluku masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejati Maluku. Namun hingga kini, mereka belum juga berhasil ditangkap. Tiga

SETELAH Gunung Botak dan Gogorea bersih dari penambang tanpa izin, ribuan penambang liar beralih tempat mengeruk emas. Kawasan Gunung Nona di belakang Desa Metar dan

JANJI Direktur Reskrimsus Kombes Firman Nainggolan untuk menggelar perkara kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat tahun 2015 di Dinas Perhubungan MBD, yang diduga melibatkan

PERNYATAAN “perang” dari Gubernur Maluku Murad Ismail terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendapatkan dukungan dari masyarakat, tidak saja dari kalangan DPRD, tetapi

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Ambon diminta, untuk tidak mendiamkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Desa Rawan Air Negeri Kariu,

POLRES Seram Bagian Barat (SBB) belum juga melakukan pemeriksaan kasus dugaan suap anggota DPRD dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten SBB Tahun 2018. Tak jelas