KASUS dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang dikerjakan melalui  dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun 2020

TIDAK  menggubris larangan Presiden RI, dan kurang mengindahkan Pemerintah Daerah serta Polres Pulau Buru, ada oknum yang mengerahkan alat  berat eksavator untuk mengeruk pasir emas

Ratusan sopir angkutan kota yang tergabung dalam Asosiasi Supir Angkutan Kota Ambon (ASKA) menyeruduk Kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/2) menolak pembangunan lapak didalam terminal Mardika

Kasus dugaan korupsi Medical Check Up (MCU) RS Haulussy Ambon tahun 2016-2020 berpotensi tersangka baru. Tim  penyidik Kejati Maluku tidak saja fokus pada Mantan Ketua

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan keterlibatan mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lembaga anti rasuah itu

PENYEBAB korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang

BANTUAN Operasional Sekolah (Bos) adalah dana khusus dari APBN yang diperuntukkan bagi sekolah/madrasah di seluruh Indonesia. Mengapa ada dana BOS ?, tahun 2001 ketika terbit

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal cepat milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2020 hingga kini masih ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda

KENDATI belum satu tahun menjabat sebagai Penjabat Bupati Buru, kini Djalaludin Salampessy masuk dalam bidikan Kejari Buru. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku ini diduga

SUDAH jatuh balik tertimpa tangga. Itulah pepatah usang yang disandang mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Oleh KPK, RL sapaan akrab Richard Louhenapessy divonis 5 tahun

Sejumlah aset daerah milik Pemerintah Provinsi Maluku ditelantarkan dan tidak terus. Padahal anggaran daerah untuk adanya aset itu, telah digelontarkan begitu banyak. Aset daerah yang

Memiliki kekayaan sumber daya alam dibidang perikanan dan memenuhi syarat dijadikan sebagai daerah Lumbung Ikan Nasional, ternyata belum memberikan kepastian dari Pemerintah Pusat menjadikan provinsi