BERDALIH mempercepat kinerja pemerintahan, perombakan birokrasi diyakini justru memperlambat roda organisasi lantaran banyak yang tidak sesuai kompetensi. Bahkan perombakan yang dilakukan Gubernur Murad Ismail, justru

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. DPRD

DPRD Kota Ambon secara resmi menetapkan tiga nama calon Penjabat Walikota Ambon untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dari tiga nama yang ditetapkan, Penjabat Walikota

Aksi penolakan untuk mengusulkan Djalaludin Salampessy sebagai calon Penjabat Bupati Buru periode 2023-2024 kembali dilakukan oleh IKP Cipayung. OKP Cipayung yang terdiri dari HMI Cabang

OKP Cipayung menolak pencalonan kembali Djalaludin Salampessy, sebagai Penjabat Bupati Buru, karena dinilai gagal memimpin kabupaten berjuluk Bupolo itu. Penolakan terhadap Salampessy itu diawali dengan

Komisi IV DPRD Maluku terus memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan (Nakes) pada RSUD Haulussy Ambon yang sudah setengah tahun belum juga membayarkan intensif nakes. Komisi IV

JATUHNYA satu kontainer berisi bahan campuran dan diduga ada terdapat Bahan Kimia Beracun (B3) untuk olahan tambang emas ilegal di Gunung Botak, ke dalam laut

BEBERAPA waktu belakangan ini, aktivitas dan ulah PT Bumi Perkasa Timur sangat meresahkan para pedagang di Pasar Mardika. Tak hanya itu, intervensi juga dilakukan kepada

PROSES penyidikan terhadap dugaan korupsi pekerjaan jalan Rambatu-Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) masih terus berlanjut di Kejati Maluku. Kini penyidik Kejati Maluku

TREN meningkatnya harga berbagai barang kebutuhan pada bulan Ramadhan bukan sebuah hal baru dalam perekonomian Indonesia. Fenomena ini telah terjadi dari tahun ke tahun secara

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku menemukan, sejumlah persoalan dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih di 11 kabupaten/kota di Maluku. Temuan sejumlah persoalan ini saat