AMBON, Siwalimaanews – Tanpa alasan, Pemerintah Kota Ambon kembali mengundur pemilihan kepada desa serentak yang awalnya direncanakan bulan Februari menjadi bulan Maret.

Hal ini menegaskan bahwa delapan desa yakni Wayame, Negeri Lama, Poka, Hunuth, Nania, Waiheru, Latta, dan Galala dan Negeri Hative Kecil masih terus dipimpin oleh penjabat.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon, Ema Waliulu menjelaskan pelaksanaan pilkades serentak diundur.

“Sesuai dengan time scedule, pilkades serentak akan dilaksanakan 7 Maret, kalau tidak ada perubahan,” katanya dalam rilis yang diterima Siwalima, Selasa (25/1).

Ema mengaku saat ini berbagai tahapan telah dilaksanakan termasuk sosialisasi aturan-aturan yang mendasarinya.

Baca Juga: DLH Klaim Tumpahan Minyak Belum Masuk Pencemaran

Salah satu hal yang diatur dalam regulasi adalah beban anggaran yang hampir semuanya ada pada panitia tingkat kota. Sementara di tingkat desa negeri, anggaran yang dibebankan hanyalah untuk hari-H pelaksanaan.

“Untuk Logistik, semuanya dibebankan pada panitia tingkat kota, sedangkan untuk desa negeri dibebankan anggaran untuk insentif kelompok pantia pemungutan suara dan anggaran makan minum,” bebernya.

Sementara terkait dua desa yang melaksanakan pilkades dengan sistem e-Voting, yakni Latta dan Galala, ia mengaku, kedua desa tersebut adalah pilot project pilkades bagi kota Ambon.

Sebelumnya diberitakan, Pemerimtah Kota Ambon, menargetkan di awal Februari mendatang, pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dapat terlaksankan.

“Dalam waktu dekat ini, ya mungkin awal Februari ini sudah dilaksanakan, karena itu pemilihan langsung secara serentak,” ungkap Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, kepada wartawan Selasa (11/1), kemarin (S-52)