AMBON, Siwalimanews – Rencana Pemerintah Kota Ambon meminjam uang dari Bank Maluku terancam gagal, karena tidak ada hasil audit BPK tahun anggaran 2021.

Pinjaman kredit dari Bank Maluku untuk membayarkan tunggakan dana pihak ketiga sebesar Rp70 mi­liar serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2021.

Sesuai persyaratan, bank akan memberikan pinjaman kredit kepada Pemkot Ambon jika hasil audit BPK telah diberikan.

Selain tunggakan pihak ketiga Rp70 miliar yang ba­nyak dikeluhkan pengusaha, ternyata sebagian ASN juga belum mendapatkan TPP.

Alhasilnya Pemkot Ambon pada tanggal 11 Januari 2022 me­nyurati bendahara pengelola di ling­kup Pemkot Ambon perihal pem­beritahuan dimana proses pemba­yaran TPP melalui BTN.

Baca Juga: LIN tak Peroleh, DPRD & Pemprov Harus Temui Pempus

Sementara itu, Kepala Badan Ke­uangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Apries Gaspersz ketika dikonfirmasi Siwalima, Selasa (18/1) mengakui, TPP telah dibayarkan sejak 11 Januari 2022 lalu.

“Kemarin sertifikasi sesuai de­ngan pak Sekot punya janji tanggal 7. TPP itu kalau tidak salah tanggal 11 atau tanggal 12,” ungkap Gas­persz kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dikatakan, pembayaran TPP dilak­sanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan  bukan alasan lain.

“TPP sudah dibayarkan di kas daerah tidak seng ada masalah kan. Jadi gini, kemarin itu bukan karena tekanan media, atau pun bukan karena Pak Sekot punya statement tapi prosedur yang harus kita penuhi untuk sampaikan ke Kemendagri dulu baru TPP itu bisa dibayarkan,” ujarnya.

Gaspersz mengatakan, pembaya­ran TPP yang terlaksana kemarin merupakan pelunasan hak hasil kerja yang dilaksanakan pada bulan Desember dan diterima di bulan ini.

Katanya, untuk bulan November yang belum terlunasi hingga saat ini akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran hak pegawai bulan Januari yang jatuh di bulan Februari mendatang.

“Kemarin di tanggal 11/12 Januari 2022 itu dibayarkan TPP Desember. Untuk November akan dibayarkan bersamaan dengan bulan Januari di bulan Februari,” tandasnya.

Sementara itu, Salah satu pegawai Pemkot yang bertugas di Baeleo Rakyat, Kantor DPRD kota, Belakang Soya, Ambon mengaku dirinya telah memperoleh TPP sejak minggu kemarin.

“Sudah dibayarkan minggu kemarin, itu yang bulan Desember,” katanya.

Rekan kerjanya juga mengaku hal yang sama, “sudah dibayarkan beta dapat kemarin (14/1),” beber salah satu pegawai yang enggan namanya dikorankan.

Sementara itu, sejumlah pengusaha berharap, pemkot secepatnya bisa melunasi tunggakan sejak tahun 2021 lalu yang belum dibayarkan.

Rencana Pinjam ke Bank

Seperti diberitkan sebelumnya, Pemerintah Kota Ambon berencana meminjamkan uang dari Bank Maluku guna keperluan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2021 yang belum dibayarkan.

Ribuan ASN di Pemkot Ambon menjerit, lantaran hak-hak mereka yang harus diterima sebelum tahun 2021 berakhir tidak diselesaikan, dikarenakan Pemkot Ambon kehabisan anggaran.

Padahal sesuai peruntukan, anggaran TPP itu sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dalam daftar isi pelaksana anggaran (DIPA) organisasi pemerintah daerah.

Jika kemudian anggaran tersebut tidak ada atau dipakai, kuat dugaan Pemkot telah menggunakannya untuk hal lain. Informasi dari Bagian Keuangan Pemkot menyebutkan, untuk melunasi TPP akan dipinjamkan puluhan miliar dari Bank Maluku.

Kabarnya tidak hanya TPP tapi tunggakan. Pemkot tak Ada Dana Bayar TPP lainnya yakni dana sertifikasi guru juga akan dibayarkan dengan hasil pinjaman dari bank daerah itu.

“Jadi Pemkot butuh sekitar Rp 30 miliar untuk bayar TPP dan sertifikasi guru. Uang sebanyak itu saat ini di keuangan tidak ada. Otomatis hasil konsultasi ke pusat ya pinjam dari bank daerah,” sebut orang dalam Pemkot yang menolak namanya dipublikasikan Sabtu (8/1).

Meskipun begitu, staf bagian keuangan ini menyangsikan rencana peminjaman ke Bank Maluku Maluku Utara dapat terlaksana. Sebab menurutnya, Pemkot akan mengalami kendala tatkala meminta persetujuan DPRD Kota Ambon.

“Saya kira rencana boleh rencana mau pinjam dari bank daerah. Tapi apakah DPRD menyetujuinya? Pinjam uang puluhan miliar bahkan ratusan miliar ini harus mendapat persetujuan dewan dulu,” katanya.

Pantauan Siwalima sejak Kamis (6/1) hingga Jumat (7/1), para pegawai Pemkot yang ditemui mengaku pasrah. Katanya TPP sulit dibayarkan. Kalaupun Pemkot membayarnya akan menimbulkan polemik di masyarakat.

“Sulit mendapatkan hak-hak kita seperti TPP. Dana tidak ada, mau ambil dari mana. Zaman sekarang sudah transparan. Penggunaan anggaran tidak prosedural akan berhadapan dengan kasus hukum. Kalaupun dibayar, ya kita lihat kondisi itu uang dari mana. Jangan sampai sudah dipakai lalu diperintahkan kembalikan lagi karena penggunaan salah prosedur,” ujar salah satu pegawai.

Tak Ada Pinjaman

Sekretaris Kota Ambon, Agustinus Ririmase yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya Minggu (9/1) menegaskan Pemkot Ambon tidak ada rencana meminjamkan uang dari bank daerah.

“Tidak ada pinjam uang untuk bayar TPP. Itu aja ya. Tanyakan ke Kepala Keuangan Pemkot, dia yang urus itu duit. Tanya dia kenapa kok belum dibayar,” sebut Ririmase dengan nada meninggi.

Ia mengaku konsern dan peduli dengan hak-hak pegawai. Eks Kepala Disdukcapil Pemkot Kupang ini malah menyalahkan Bagian Keuangan yang tidak becus mengurus hak-hak para pegawai.

“Saya ini baru jadi Sekot tanggal 31 Desember. Ini sebenar­nya saya sudah suruh bayar. Saya  punya perhatian untuk suruh bayar terkait dengan itu. Terkait pembayaran itu bukan salah saya. Itu terkait dengan  kepala badan keuangan yang me­ngelola duit,” pungkasnya. (S-52)