MASOHI, Siwalimanews – Komponen pemuda di Maluku Tengah meragukan proses lelang jabatan di jajaran pemerintah kabupaten tersebut, sebab diduga rencana itu penuh intrik politik dan kepentingan Pilkada di tahun 2024 mendatang.

Aktivis HMI Iwan Alvaro da Silva menyebutkan, upaya pelelangan jabatan yang bakal dilakukan Pemkab Malteng pada dasarnya memiliki niat positif. Namun demikian langkah itu dikhawatirkan hanya akal-akal Bupati Tuasikal Abua, guna mengamankan kepentingan politik di pilkada 2024 nanti.

“Prinsip dasar dari lelang jabatan tentu adalah langkah maju yang patut diapresiasi, jika dilakukan sesuai dengan regulasi. Namun kami khawatir, prosesnya nanti hanya bagian dari intrik bupati guna mengamankan kepentingan politiknya di pikada 2024 mendatang,” ucap Iwan kepada wartawan di Masohi, Selasa (8/6).

Ia menilai, jika kemudian upaya pelelangan jabatan ASN khususnya pejabat eselon II harus dilakukan sesuai prosedur, atau aturan yang berlaku sesuai konstitusi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda serta berjalan terbuka dan transparan, tanpa adanya intervensi, maka seluruh masyarakat Malteng pastinya akan memberikan apresiasi serta mendukung langkah yang dilakukan pemkab. Namun jika sebaliknya, maka sebaiknya upaya itu dihentikan saja.

“Ya,kalau kemudian ini dilakukan dengan transparan dan terbuka,maka kami yakin seluruh masyarakat akan mengenang kebijakan Tuasikal Abua saat ini sebagai bupati yang bijak dan mementingkan kepentingan umum. Tapi jika sebaliknya, maka kami perlu ditegaskan agar sebaiknya pemkab menangguhkan rencana itu,” tandasnya.

Baca Juga: Pemda Maluku Belum Optimal Jawab Target Ekonomi RPJMD

Kekhawatiran itu kata Iwan adalah wajar. Pasalnya, kurang lebih 10 tahun Bupati Tuasikal Abua menjabat, namun langkah ini baru dilakukan diujung masa jabatannya dan ini jelas perlu dipertanyakan.

“Pak bupati kita sudah 10 tahun memimpin Malteng. Tapi tidak pernah ada pelelangan jabatan eselon II. Anehnya sekarang dipenghujung masa jabatan, baru kemudian agenda ini didengungkan. Kami khawatir ini penuh dengan intrik kepentingan. Meski begitu kami berharap semoga rencana ini dilakukan dengan niat untuk membangun dan menata birokasi Malteng yang lebih baik. Demi terwujudnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik,” harapnya. (S-36)