AMBON, Siwalimanews – Selain Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara, Provinsi Maluku menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah program prioritas telah disiapkan untuk Maluku

Hal ini disampaikan Men­­teri  PPN/Kepala Bap­penas, Bambang Brodjo­negoro dalam paparan­nya pada Konsultasi Re­gional Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dalam rangka Penyusunan Ran­cangan Awal Renca­na Pembangunan Jang­ka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Hotel Santika Ambon, Kamis (12/9).

Program-program prio­ritas yang disiapkan un­tuk Maluku yaitu, pem­ba­ngunan jalan trans Ma­luku di Pulau Seram, pengembangan program tol laut bersubsidi melalui penyediaan rute tol laut bersubsidi, pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas tol laut di Ambon, Dobo, Moa, Saum­laki, Batu Goyang, dan Gorom.

Kemudian mendukung pengem­bangan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pengembangan Bandara Gorom, yang merupakan bagian dari 25 bandara baru di tahun 2020-2024, pengembangan jalan trans lingkar pulau Saumlaki untuk konektivitas pulau terluar dan ter­tinggal, pembangunan BTS/lastmile untuk menuntaskan 211 desa blank spot di Maluku.

Selanjutnya, PLTG/MG/GU di Ambon, pembangunan bendungan Waeapo untuk penyediaan air baku dan pembangkit listrik, pembangu­nan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Maluku Tengah, dan tempat pembuangan akhir di Ambon, dan Kabupaten Buru.

Baca Juga: Sejumlah Daerah di Maluku Belum Laporkan Aksi Pencegahan Korupsi

“Semuanya ini masuk dalam highlight program prioritas infrastruktur di wilayah Maluku,” kata Bambang.

Janji Dongkrak DAU

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berjanji un­tuk mendongkrak dana alokasi umum (DAU) bagi Provinsi Maluku.

Bambang mengatakan, penetapan DAU tiap tahun didasarkan pada variabel antara lain jumlah pendu­duk dan luas wilayah daratan. Hal ini menjadi faktor penyebab kecil­nya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Variabel hambatan geografis, kata Bambang, semestinya bisa menjadi pertimbangan, untuk meningkatan DAU, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.

“Saya nanti akan komunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuang­an.  Yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian saya,” katanya kepada wartawan, usai membuka Konsultasi Regional dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024.

Sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan ta­hun 2011, dan Ketua Tim Ahli Men­teri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang kembali menegaskan, dirinya ber­sama tim Bappenas akan menyam­pai­kan ke Kementerian Keuangan, agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula penghitungan DAU, khususnya bagi daerah-daerah kepulauan.

“Tempat saya dulu di Ditjen Per­imbangan Keuangan yang memang tugasnya membuat dan mengupdate formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus dise­suaikan agar beban dan tanggung jawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga meng­ikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gub. Kita akan segera follow up,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail meminta Menteri PPN dan Kepala Bappenas untuk mendo­rong pembangunan strategis nasio­nal ke Maluku. Dengan wilayah per­airan laut yang luas dan berkepulau­an, ia meminta pemerintah pusat mem­pertimbangkan DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Murad menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km2, yang ter­diri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten dan kota, yang tersebar di 1.340 buah pulau.

Dengan kondisi geografis seperti itu, kata Murad, selain sangat meng­hambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordi­nasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Saya harap ini bisa men­jadi perhatian Menteri Bap­penas,” tandasnya.

Hadir pada pembukaan Konsul­tasi Regional Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, Wakil Gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani, Wakil Guber­nur Maluku Utara Al Yasin Ali, dan Kepala  Bappeda Papua Alex Ru­maseb.

Turut hadir Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlo­lon, Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa, Walikota Tual Adam Raha­yaan, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal. Sejumlah bupati dan wali­kota dari Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat juga hadir.(S-39)