Pempus Siapkan Program Prioritas ke Maluku
AMBON, Siwalimanews – Selain Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara, Provinsi Maluku menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah program prioritas telah disiapkan untuk Maluku
Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam paparannya pada Konsultasi Regional Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Hotel Santika Ambon, Kamis (12/9).
Program-program prioritas yang disiapkan untuk Maluku yaitu, pembangunan jalan trans Maluku di Pulau Seram, pengembangan program tol laut bersubsidi melalui penyediaan rute tol laut bersubsidi, pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas tol laut di Ambon, Dobo, Moa, Saumlaki, Batu Goyang, dan Gorom.
Kemudian mendukung pengembangan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pengembangan Bandara Gorom, yang merupakan bagian dari 25 bandara baru di tahun 2020-2024, pengembangan jalan trans lingkar pulau Saumlaki untuk konektivitas pulau terluar dan tertinggal, pembangunan BTS/lastmile untuk menuntaskan 211 desa blank spot di Maluku.
Selanjutnya, PLTG/MG/GU di Ambon, pembangunan bendungan Waeapo untuk penyediaan air baku dan pembangkit listrik, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Maluku Tengah, dan tempat pembuangan akhir di Ambon, dan Kabupaten Buru.
Baca Juga: Pelantikan Anggota DPRD Maluku Tunggu SK Mendagri“Semuanya ini masuk dalam highlight program prioritas infrastruktur di wilayah Maluku,” kata Bambang.
Janji Dongkrak DAU
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berjanji untuk mendongkrak dana alokasi umum (DAU) bagi Provinsi Maluku.
Bambang mengatakan, penetapan DAU tiap tahun didasarkan pada variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah daratan. Hal ini menjadi faktor penyebab kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Variabel hambatan geografis, kata Bambang, semestinya bisa menjadi pertimbangan, untuk meningkatan DAU, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.
“Saya nanti akan komunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan. Yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian saya,” katanya kepada wartawan, usai membuka Konsultasi Regional dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024.
Sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan tahun 2011, dan Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang kembali menegaskan, dirinya bersama tim Bappenas akan menyampaikan ke Kementerian Keuangan, agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula penghitungan DAU, khususnya bagi daerah-daerah kepulauan.
“Tempat saya dulu di Ditjen Perimbangan Keuangan yang memang tugasnya membuat dan mengupdate formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus disesuaikan agar beban dan tanggung jawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga mengikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gub. Kita akan segera follow up,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail meminta Menteri PPN dan Kepala Bappenas untuk mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku. Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.
Murad menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km2, yang terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten dan kota, yang tersebar di 1.340 buah pulau.
Dengan kondisi geografis seperti itu, kata Murad, selain sangat menghambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Saya harap ini bisa menjadi perhatian Menteri Bappenas,” tandasnya.
Hadir pada pembukaan Konsultasi Regional Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, Wakil Gubernur Papua Barat Muhamad Lakotani, Wakil Gubernur Maluku Utara Al Yasin Ali, dan Kepala Bappeda Papua Alex Rumaseb.
Turut hadir Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa, Walikota Tual Adam Rahayaan, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal. Sejumlah bupati dan walikota dari Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat juga hadir.(S-39)
Tinggalkan Balasan