Kepala Bappenas: Maluku Pantas Jadi LIN

AMBON, Siwalimanews – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasio­nal (PPN)/Kepala Perenca­naan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bam­bang Brodjonegoro, menilai Provinsi Maluku pantas menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Menurut Bambang, jika berbicara LIN pasti bukan berada di daerah  konti­nen­tal, tapi daerah ke­pu­lauan, dan yang harus men­jadi produsen ikan terbesar di Indonesia. “Ja­di LIN harus­nya adalah Ma­luku,” tandas Bam­bang, me­nanggapi cur­hat Gu­bernur Maluku, Mu­rad Ismail ter­kait kebijakan Menteri Ke­lautan dan Pe­ri­kanan Susi Pudjiastuti yang tidak berpihak kepada Maluku, pada Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pem­bangunan Jangka Menengah Na­sional (RPJMN) 2020-2024, di Hotel Santika Ambon, Kamis (12/9).

Konsultasi Regional ini diikuti oleh empat provinsi yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Provinsi Papua Barat.

Menurut Bambang, LIN harus di Maluku, agar jangan sampai Maluku yang menjadi daerah penghasil ikan terbesar, namun tidak mendapatkan apa-apa.

“Kita tidak ingin kekayaan Maluku dinikmati orang lain, sehingga hilirisasi di Maluku harus dibangun dengan berbasis kepada dumber daya alam,” ujarnya.

Saat diwawancarai wartawan,  Bam­bang mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KKP agar Maluku mendapatkan manfaat sebagai daerah penghasil ikan.

“Tapi yang lebih penting, ikan itu ketika diolah, pengolahannya se­baik­nya di Maluku sendiri, sehingga Maluku dapat nilai tambah dan mendapatkan manfaat dari industri perikanan tersebut. Karena berbi­cara tentang LIN kita tidak bisa bi­cara produksi ikannya saja,” jelas­nya.

Bambang juga berjanji akan men­dorong Menteri Susi untuk mem­paraf draf Perpres tentang LIN. “Nanti kita bicarakan, karena ini kita bicara lima tahun kedepan, mudah-mudahan ada fleksibilitas dari KKP, sehingga nelayan di daerah bisa memanfaatkan secara optimal hasil perikanan,” tandasnya.

Disinggung soal penambahan DAK dan DAU bagi Maluku, Bam­bang berjanji akan membicarakan­nya dengan KKP, sehingga Maluku men­dapatkan tambahan anggaran dari sector perikanan.

“Nanti kita bicarakan dengan KKP, supaya masyarakat Maluku mendapatkan manfaat dari hasil perikanannya,” ujarnya.

Gubernur Murad Ismail yang saat itu mendampingi Bambang, meminta agar awak media juga mendoakan supaya Maluku bisa ditetapkan men­jadi LIN. “Kalian doa sajalah,” ujarnya sing­kat.

Gubernur Curhat

Gubernur Maluku, Murad Ismail curhat di hadapan Menteri PPN/Ke­pala Bappenas Bambang Brodjone­goro beserta peserta Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, terkait kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang tidak berpihak kepada Maluku.

Gubernur mengatakan, sejak moratorium tahun 2014 Maluku tidak men­dapatkan apa-apa, padahal ribuan kapal diizinkan Menteri Susi untuk mengeruk ikan di laut Arafura. Kom­pensasi Rp 1 triliun setiap tahun, yang dijanjikan Menteri Susi, tidak pernah direalisasi.

“Ketika 2014 memoratorium Ma­luku, Ibu Susi menjanjikan memberi­kan kontribusi 1 triliun untuk Ma­luku. Namun sampai 2019 dia  hanya omong saja dan tidak pernah ada sesuatu,” kata gubernur.

Sebelum moratorium kapal ikan, kata gubernur, Maluku menerima Rp 11 miliar dari sektor perikanan me­lalui uji mutu perikana. Tapi saat ini uji mutu sudah dipindahkan ke Sorong, Papua Barat.

Selain itu, dari sekitar 1.640 kapal ikan yang dikirim Menteri Susi ke Laut Aru, tidak ada satupun ABK-nya orang Maluku.  “Setiap bulan 400 kontainer Ibu Susi membawa ikan ke Jawa dan diekspor dari Jawa. Kita orang Ma­luku cuman jadi penonton. Itu yang membuat saya dua tahun lalu saya mundur dari jabatan Dankor Brimob Polri dengan pangkat bintang gua dan kembali un­tuk bangun Maluku,” tandas gu­bernur.

Gubernur mengungkapkan saat menjadi Dankor Brimob, dirinya menyinggahi hampir semua daerah di Indonesia, dan melihat daerah-daerah tersebut sangat berkembang maju.

“Tapi kok Maluku seperti orang mati suri. Jadi saya merasa bertang­gung jawab dan saya berusaha untuk kembali ke Maluku untuk membangun Maluku,” tandasnya.

Gubernur berharap, yang semen­tara diperjuangkan oleh Pemprov Maluku bisa tercapai, agar Maluku bisa keluar dari kemiskinan.

“Ini yang akan saya sampaikan ke pemerintah pusat, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terjadi di Maluku. Kita tertinggal, Maluku termiskin ketiga dari 34 provinsi, kita tahu Maluku ini luar biasa hasil lautnya, kita punya emas di Gunung Botak, punya gas di Marsela dan Seram Utara, mudah-mudahan semua itu bisa diangkat dan kita orang Maluku bisa hidup sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia,” ujarnya. (S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *