AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias mengkritik kuota Bantuan Sti­mu­lan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2023 mengalami penurunan drastic, jika dibandingkan dengan kuota yang disediakan Pemerintah Pusat pada tahun  2022 lalu.

Dikatakan, untuk tahun 2023 ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Di­rektorat Jenderal Perumahan kembali mengelontorkan program bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Provinsi Ma­luku dengan kuota 55 rumah.

“Untuk tahun 2023 ini sangat miris kita cuma dapat 55 unit dan sa­ngat sedikit dibandingkan 2022 lalu, yang mencapai 2118 unit yang me­nyebar di 10 kabupaten dan kota,” ujar Yermias kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (14/3). Dijelaskan, penurunan kuota program BSPS Maluku salah satunya disebabkan lemahnya lobi yang dilakukan terhadap Kemen­terian PUPR, padahal Komisi III telah berjuang secara maksimal agar kuota tersebut tidak berkurang tetapi sebaliknya harus bertambah.

Kata dia, bantuan stimulan yang diberikan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini sangat membantu upaya masyarakat mendapatkan rumah layak huni.

Selain itu, dengan mudahnya per­syaratan yang diberikan Pemerintah Pusat akan sangat membantu masya­rakat berpeng­hasilan rendah untuk mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah.

Baca Juga: Dewan Janji Awasi Ketat Program Rumah Layak Huni

“Kebutuhan masyarakat akan rumah cukup besar dalam rapat komisi sudah membicarakan itu dengan balai untuk diajukan, tahun ini sedikit mudah-mudahan tahun depan cukup banyak, tapi yang pasti setiap tahun ada,” tegasnya.

Politisi Golkar Maluku ini pun ber­harap, Pemprov Maluku Dinas Pe­rumahan dan Kawasan Pemukim­an pada masing-masing kabupaten dan kota untuk dapat membantu masya­rakat dalam menyiapkan ber­bagai administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi.(S-20)