DOBO, Siwalimanews – Cipayung Plus yang terdiri dari lima OKP yakni, Ikatan Mahasiswa Jargaria (Imajar), GMKI, HMI, GMI, Aman seruduk Kantor Bupati Aru, Dinas Kesehatan dan DPRD Aru, Jumat (19/4).

Dalam aksi didepan kantor bupati, para pendemo yang dipimpin Marchel sintimir menyampaikan tiga tuntutan yakni, mendesak Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga

Mencopot Kepala Dinas Kesehatan, Wati Gunawan dari jabatannya karena dinilai kurang mampu mengelola dinas tersebut.

Kedua, meminta transparansi beasiswa migas 17 milyar rupiah. Ketiga, mendesak bupati menjelaskan proses pembangunan dan pekerjaan rumah sakit Pratama Marlasi.

Karena tidak bertemu dengan bupati karema sedang berada di luar daerah, sementara wakil bupati sedang mejalankan sholat Jumat. Para pendemo kemudian bubarkan diri  secara tertib.

Baca Juga: Ambil Formulir di Sejumlah Partai, Serin Optimis PF Peroleh Rekomendasi

Sebelum ke kantor bupati, puluhan mahasiswa ini melakukan aksi demo di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor DPRD Aru.

Dibawah pimpinan Marchel sintimir mereka membacakan empat tuntutan yaitu, pertama, mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, Wati Gunawan agar segera menempatkan para dokter ke masing-masing puskesmas yang ada dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Aru terutama pada 30 puskesmas.

Kedua, meminta penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan secara rinci dan detail terkait SK mutasi pengawas tenaga kesehatan per tanggal 1 Maret 2024.

Ketiga, mendesak Kepala Dinas Kesehatan agar segera meninjau kembali para dokter yang diangkat menjadi kepala puskesmas. Keempat, meminta Kepada Kepala Dinas Kesehatan mundur dari jabatan jika tidak mampu lagi menangani masalah kesehatan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya para pendemo melakukan aksi lanjutan di Kantor DPRD Aru dan diterima oleh Ketua DPRD, Udin Belsegaway.

Di gedung DPRD Aru, para pendemo membacakan tiga tuntutan, pertama, mendesak DPRD Aru agar segera membentuk tim pansus untuk menelusuri dana Covid-19 yang sementara beredar.

Kedua, mendesak DPRD agar segera membentuk tim pansus guna menelusuri dana hibah integral yang sementara beredar.

Ketiga, mendesak DPRD Aru untuk memanggil Bupati Aru terkait transparansi beasiswa migas 17 miliar.

Dari tuntutan pendemo ini, Ketua DPRD Aru menyampaikan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mereka.

Untuk diketahui, Cipayung plus melakukan aksi demonstrasi dari pukul 10.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT. (S-11)