PENJABAT Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Muhamat Mara­sabessy mengapresiasi kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku ke Kabupaten Malteng.

Apresiasi orang nomor satu di Bumi Pamahanu-Nusa itu ditegaskan langsung oleh Bupati saat menerima rombongan yang diketuai Amir Rumra, didampingi Jantje Wenno dan anggota lainnya, di Aula Operation Room Kantor Pemkab Malteng, Jumat (26/5).

“Mewakili seluruh  unsur pe­merintah dan masyarakat Malteng saya mengapresiasi kunjungan kerja Komisi I DPRD Maluku di bumi Pamahanu-Nusa. Tentu dengan kunker pengawasan DPRD Maluku di Maluku Tengah telah memberikan makna sangat penting serta sema­ngat bagi pemerintah  daerah Maluku Tengah untuk bekerja maksimal membangun Maluku Tengah yang lebih baik lagi,” tandas Marasabessy.

Kadis PU Maluku itu menegaskan, pengawasan Komisi I DPRD Maluku ke Pemerintah Kabupaten Malteng untuk menguatkan serta mening­katkan sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dihadapan rombongan komisi I DPRD Maluku, Marasabessy kemu­dian memaparkan sejumlah keber­hasilan yang telah diraih Pemkab Malteng selama lebih kurang 9 bulan terakhir sejak dipimpin olehnya.

Baca Juga: Cegah Tipikor, Pemkab Tanda tangan MoU Bersama Kejari

“Sejak dilantik menjadi Penjabat Bupati Malteng pada 12 September 2022, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2022,” tandas Bupati.

Marasabessy menegaskan, dari anggaran tersebut  Pemkab Malteng mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama agar tim bekerja untuk penanganan konflik sosial. Kini Tim Penanganan Konflik Sosial terus bergerak menangani konflik sosial yang terjadi di beberapa ne­geri di Malteng yakni, Pelauw-Kariu, Sepa-Tamilouw, Aboru-Hulaliu, serta Wakal-Hitu dan yang lainnya.

“Dalam upaya penanganan kon­flik tersebut diatas, kami telah melakukan rekonstruksi penanga­nan konflik dengan berhasil me­mulangkan pengungsi Kariu ke kampung halamannya, membangun pos keamanan, distribusi logistik, melakukan rapat-rapat dan perte­muan dengan masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, TNI dan Polri serta berkoordinasi dengan pe­merintah pusat untuk mendorong upaya rekonstruksi penanganan konflik sosial,” ujarnya.

Tak hanya itu Penjabat Bupati mengklaim telah banyak mela­kukan inovasi penataan pelayanan publik hingga menyelesaikan penanganan tenaga  honorer melalui pemetaan, pendataan, uji publik, pengumuman dan per­nyataan tanggung jawab mutlak tentang pegawai non-ASN.

Pada aspek pelayanan publik, Pemkab Malteng juga melakukan beberapa langkah untuk percepatan pelayanan publik, peningkatan kemudahan layanan publik, pe­ningkatan transparansi pelayanan publik, peningkatan kualitas pela­yanan publik serta penguatan digitalisasi atau tata kelola dan manajemen pelayanan publik ber­basis elektronik.

Tak hanya itu, Marasabessy juga memaparkan upaya per­cepatan penanggulangan kemis­kinan dan khususnya kemiskinan ekstrim sampai di tingkat desa atau negeri.

Dalam hal ini Pemkab Malteng telah melaksanakan 3 program ino­vasi, yaitu Program OPD Pendam­ping Negeri atau Kelurahan, Program Masohi Merakyat, yaitu gotong royong membangun rumah rakyat, serta Program Gelar Pangan Murah. Kemudian percepatan penanganan stunting.

“Diakhir tahun 2022 kami mela­kukan inovasi Ina Tarkira stunting. Di 2023 melalui Inovasi Gerakan Bersama (GEMA) Ina Parenting turunkan stunting dengan salah satu kegiatan utamanya adalah pelak­sanaan Orang Tua Asuh bagi 1.685 Balita stunting yang melibatkan OPD, Sekolah, Puskesmas, BAZ­NAS, TNI dan POLRI. Kami juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa/negeri dalam rangka percepatan,”katanya.

Selain itu juga penyampaian dokumen APBNeg tahun berjalan, penyampian laporan realisasi dan capaian output kegiatan, penyam­paian laporan pertanggungjawaban APBNeg, Penetapan KPM dan penyaluran BLT DD. Sementara di bidang administrasi kependudukan, telah dikembangkan aplikasi digital kependudukan.

Aplikasi ini telah diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan melalui smart phone. Sejak Bupati menjabat sampai dengan saat ini, Jumlah Perekaman e-KTP sebanyak 235.681.

“Kemudian dalam rangka meme­nuhi kehidupan demokrasi, Pemkab Malteng telah melaksanakan ber­bagai langkah untuk menyerap aspirasi dan meningkatkan parti­sipasi masyarakat, melalui beberapa kegiatan seperti Rapat Koordinasi Pembiayaan Pemilu, Pelantikan Anggota PPK, dan beberapa kegia­tan lainnya,” bebernya.

Mendengar paparan Penjabat Bupati Malteng, Muhamat Mara­sabessy, Komisi I DPRD Maluku mengapresiasi capaian kinerja Pemkab Malteng.

Mereka pun mengharapkan kerja keras pemerintah Kabupaten Malteng harus terus dilakukan bahkan aplikasinya dihadapan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta untuk kemajuan daerah kabupaten bertajuk Pama­hanu-Nusa itu. (S-17)