AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon keliru menempatkan masyarakat pada posisi yang salah lantaran statusnya kembali ke zona merah. Seharusnya Pemkot Ambon mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga saat ini.

“Mau terapkan PSBB secara ber­ulang kali tetapi hasilnya tidak mak­simal maka seharusnya tugas peme­rintah kota adalah melakukan sebuah proses evaluasi terhadap ke­bijakan penanganan pandemi yang telah ditetapkan,” jelas staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UKIM, Marthen Mas­paitella kepada Siwalima, Minggu (4/10).

Maspaitella mengatakan, Pemkot Ambon harusnya lebih transparan kepa­da seluruh masyarakat yang ada di kota ini  terkait dengan semua kebijakan pe­nanganan pandemi Covid-19, kalau me­mang  masya­rakat minta pertang­gung­jawaban dari pemerintah. “Proses mobi­lisasi kerumunan dite­ngah pandemi harus ditanggani oleh pemerintah se­cara sungguh-sungguh,” tegasnya.

Selain itu, gugus tugas juga mesti berta­nggung terhadap seluruh imple­mentasi kebijakan Pemkot dan karena itu mewakili masyarakat Mas­paitella mempertanya­kan  sejauh mana proses implementasi PSBB.

“Apa hasilnya, dimana kekua­tan­nya dan kelemahannya, jangan ha­nya mau menyalahkan masyarakat,” cetusnya.

Baca Juga: 1.390 Prajurit Kodam Pattimura Naik Pangkat

Menyikapi kondisi saat ini, ia meng­ingatkan pemkot jangan serta merta memposisikan masyarakat pada posisi yang salah, sebab per­soalan selama pandemi covid selu­ruh episentrum dan kelompok telah bertanggung jawab terhadap pe­mutusan mata rantai covid.

Menurutnya, seluruh elemen yang ada di daerah ini harus berta­nggung­jawab, bukan sebaliknya melempar tangan dan memposisikan masyarakat seakan-akan yang salah karena tidak menunjang langkah pemerintah.

“Keliru jika pemerintah Kota Ambon menempatkan masyarakat pada posisi yang salah,” ujarnya.

Maspaitella mempertanyakan ben­tuk kesalahan yang selama ini mas­yarakat lakukan. Apakah mas­yarakat dianggap tidak pernah men­dukung kebijakan pan­demi, sebab seluruh ajakan pemerintah kota, baik pakai masker dan jaga jarak telah dipatuhi masyarakat.

Jika memang Pemerintah Kota Ambon tegas dalam proses pena­nga­nan pandemi covid, harusnya ber­tanggung jawab bukan sebalik­nya menciderai masyarakat se­akan-akan dalam posisi yang paling salah.

Sementara itu, Jacob Meikudi warga Kota Ambon yang berprofesi sebagai tukang becak mengatakan selama ini masyarakat sudah patuhi semua yang dianjurkan pemerintah Kota, tetapi Pemkot masih saja me­nyalahkan masyarakat.

“Selama ini katong su lakukan yang pemerintah anjurkan oake masker, jaga jarak masa masih salahkan masyarakat bagimana,” ujar Jacob.

Karena itu Jacob meminta agar se­belum pemerintah menyatakan mas­yarakat yang salah, maka lebih baik Pemkot melakukan evaluasi terha­dap kegagalan ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh La Hadi supir angkot. Ia me­ngatakan anju­ran yang selama ini disampaikan pemerin­tah  kota untuk jaga jarak telah dilakukan tapi masih saja menyalahkan masyarakat.

“Katong su lakukan semua, masih mau salahkan katong lai,” tuturnya.

Hadi juga merasa kecewa lantaran mas­yarakat diminta taati aturan pro­tokol, te­tapi pemerintah kota tidak menaati yang terlihat pada angku­tan yang ditumpangi oleh gugus tugas. “Dong saja (Gustu Red) kalau naik oto patroli seng ada jaga jarak, lalu sapa yang mau disalah­kan,” tanya Hadi.

Zona Merah

Baru saja masuk ke zona orange, Kota Ambon kembali ke zona merah penyebaran Virus Corona.

Masyarakat yang disalahkan oleh  Pemkot Ambon dan gugus tugas se­bagai pihak yang tak taat protokol kesehatan. Padahal gugus tugas sen­diri tak transparan. Banyak warga divonis positif Covid-19, tetapi tidak pernah diberikan bukti hasil uji swab dari laboratorium.

Belum lagi temuan dugaan pe­nyelewengan oleh tim unit Tipikor Satreskrimsus Polresta Ambon saat melakukan asistensi. Ketidak­bere­san yang terjadi membuat masya­rakat tak percaya terhadap gugus tugas. Kondisi ini turut mempe­nga­ruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan.

“Penyebab Ambon kembali ma­suk zona merah, karena pening­katan kasus korban meninggal dunia aki­bat corona. Pada saat zona orange, tercatat dua warga Kota Ambon me­ninggal. Nah, ini sangat berpenga­ruh terhadap perubahan zonasi­nya,” kata Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler kepada wartawan di Ambon, Kamis (1/10).

Meskipun angka kesembuhan pasien Covid-19 semakin mening­kat, namun ada pasien yang meninggal, sehingga mempengaruhi peta zonasi.

Ditanya penilaian berbagai kala­ngan, kalau gugus tugas tak becus be­kerja, padahal anggaran puluhan mi­liar sudah dihabiskan untuk mena­ngani Covid-19, Hadler me­ngklaim, gugus tugas sudah be­kerja maksimal. “Kalau dibilang kurang becus ya penilaian masyarakat, saya tidak tahu, tapi dari kita gugus rasa-rasa­nya sudah semua kita lakukan saya kira itu,” tandasnya.

Hadler menghimbau masyarakat agar jangan takut atau ragu untuk pergi ke rumah sakit guna memeriksa kondisi kesehatan.­ “Jangan tunggu sudah kritis baru pergi. Jangan takut dengan isu tidak benar, lebih baik segera ke rumah sakit untuk dipe­riksa. Mati itu Tuhan punya kuasa, tetapi, upaya manusia untuk menyelamatkan nyawa sese­orang orang itu adalah ikhtiar,” ujarnya.

Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy mengaku sangat menya­yang­kan Ambon kembali ke zona merah. “Sampai dengan tanggal 26 September lalu, zona kita itu masih orange. Namun tanggal 27 September dia mengalami perubahan dan naik lagi ke Merah, “ ujarnya.

Lagi-lagi masyarakat yang disa­lahkan. Walikota mengatakan, Ambon bisa kem­bali ke zona orange ter­gantung dari kesa­da­ran masyarakat mematuhi  protokol ke­sehatan. “Kota Ambon keluar dari zona merah dan kembali ke zona orange, semua kunci hanya ada di masya­rakat. Dengan mendi­siplinkan diri untuk tetap mematuhi pro­tokol kesehatan Covid-19,” tandasnya.

Dikatakan, gugus tugas terus ber­upaya memutus mata rantai penye­baran Covid-19, dengan mengontrol masyarakat agar tetap disiplin men­jalankan protokol kesehatan. “Setiap pagi, bahkan malam itu, tim pengendali tetap kerja di lapangan. Namun, kunci utama itu ada pada partisipasi masyarakat, terutama untuk disiplin,” ujarnya.

Hingga Kamis (1/10) bertambah lagi 31 kasus positif Covid-19 di Kota Ambon. “Penambahan hari ini 35 kasus terkonfir­masi, 31 kasus dari Kota Ambon,” jelas Ketua Harian Satgas Covid-19 Maluku, Kasrul Selang kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku.

Dengan penambahan 31 kasus ini, maka jumlah kasus Covid-19 di Kota Ambon sebanyak 2325 kasus, 1438 pasien sembuh dan 30 orang meninggal dunia. (Cr-2)