DINAS Sosial Kota Ambon, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam penang­gulangan bencana telah menya­lurkan bantuan logistik tanggap darurat kepada korban banjir dan tanah

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Ambon bakal mengembangkan status Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen (AV) dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). ”Pengembangan status

PENJABAT Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Jumat (15/7) di Balai Kota, melantik dan meresmikan anggota Saniri Negeri dan Pengganti Antar Waktu (PAW) saniri empat negeri

GUNA menangani bencana banjir dan longsor di Desa Werinama, Kecamatan Weri­nama, Kabupaten Seram  Ba­gian Timur (SBT), pemerintah kabupaten dan DPRD se­tempat menganggarkan Rp 2 miliar. Hal

DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinas Dikpora) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali melakukan inovasi dengan menjadikan ruang lobi kantor dinas tersebut sebagai ruang konsultasi

WAKIL Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Idris Rumalutur menyampaikan apresiasi dan dukung atas pelaksanaan kegiatan ‘In House Training’, yang digelar di SD Negeri 13 Kecamatan

PASCA dilantik sebagai Penjabat Walikota Ambon oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bodewin M Wattimena, akan melakukan 11 program kebijakan prioritas,

SEBANYAK 25 orang peserta Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64 Tahun 2022 Lemhanas RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah

PENJABAT Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena menyam­paikan aspirasi Pemerintah dan masyarakat Kota Ambon kepada Staf Khsusus Presiden RI, Billy Mambrasar. Hal tersebut dilakukan dalam acara

ROLLING atau perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPRD Provinsi Maluku resmi terbentuk dengan komposisi formasi baru, dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (8/7). Pembentukan AKD

DPRD Provinsi Maluku menye­tujui empat ranperda menjadi perda. Persetujuan penetapan empat ranperda ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka persetujuan empat ranperda

KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun mendesak Pemerintah Pusat untuk menunda keputusan penghapusan tenaga honorer ditahun 2023 mendatang. “Kita meminta kepada pemerintah