NAMLEA,  Siwalimanews – Pasca 13 ASN terpapar virus Corona, sejumlah perkantoran di ling­kup Pemkab Buru ditutup sejak Senin (12/10) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

NAMLEA, Siwalimanews – Perkantoran di Kabupaten Buru menjadi klaster penyebaran Covid-19.  Kini bertambah lagi 13 ASN yang positif terpapar virus mematikan ini. Menyusul jumlah ASN

AMBON, Siwalimanews – Berbagai komponen masyarakat meminta pihak ke­polisian meng­usut dugaan mark up yang dilakukan Sat­gas Penanganan Covid-19 Kota Ambon. Walikota Ambon Richard Louhenapessy, sudah

AMBON, Siwalimanews – Hingga kini belum ada kepastian kapan agenda Musda IX Golkar Kota Ambon dilanjutkan lagi, pasca deadlock pada Selasa (29/9) lalu. Sudah dua

AMBON, Siwalimanews – Bung Michael Wattimena (BMW), sapaan akrab Michael Wattimena resmi dilantik  menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Eko­nomi dan Bisnis (Febis) Unpatti masa

AMBON, Siwalimanews – Kota Ambon masih masuk da­lam zona merah, penyebaran virus corona belum mampu dire­dam, Pem­batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi tahap VI di

AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy mengklaim tidak ada mark up yang dilakukan Satgas Covid-19.Ia mempersilakan kepolisian untuk melakukan pengusutan. Walikota menegaskan diri­nya telah

AMBON, Siwalimanews – Pengakuan Sekda Kasrul Se­lang bahwa bukti hasil uji sampel swab dari labora­torium diberikan ke­pada para pegawai Pemprov Maluku ter­nyata bohong. Sejumlah anak

AMBON, Siwalimanews – Kejati Maluku tengah menelaah dugaan korupsi proyek pencetakan baliho dan spanduk senilai Rp. 1,5 miliar tahun 2019 di Pemkot Ambon yang dilaporkan

AMBON, Siwalimanews – Pemkot Ambon diberikan deadline satu minggu oleh pemilik la­han Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Insta­lasi Pengola­han Sampah Terpa­du (IPST), Enne Yosephine Kai­lu­hu

AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa yang mena­makan diri mereka Aliansi Taniwel Raya (Antara) kembali menyeruduk kantor Gubernur Maluku,  Kamis (8/10) menolak keberadaan PT Gu­nung Makmur

PIRU, Siwalimanews – Fraksi PKB DPRD Seram Bagian Barat, minta kepada pemkab untuk meninjau kembali lokasi Ibu Kota Kabupaten, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun