NAMLEA, Siwalimanews – Puluhan sopir angkutan logistik antar pulau mendatangi Kantor Bupati Buru huna memprotes kebijakan Gubenrur Maluku yang mewajibkan mereka harus menjalani rapid test antigen, Jumat (7/5).

Akibat kebijakan terbaru ini, puluhan sopir logistik sejak Selasa lalu tertahan di Kota Namlea, menyebabkan barang dagangan yang dibawa mereka membusuk. Bahkan ada sapi yang mati.

Di Kantor Bupati, puluhan sopir ini ditemui Sekretaris Satgas Covid Buru, Azis Tomia yang menjelaskan kenapa para sopir ini wajib rapid antigen. Hla itu dikarenakan ada surat edaran gubernur yang terbaru.

Kemudian Azis menawarkan solusi bagi para sopir dan kernet angkutan logistik ini untuk tetap jalani rapid antigen gratis di RSUD Namlea, sehingga mereka tidak terhambat kembali ke Ambon.

“Kali ini bapak-bapak dong boleh rapid gratis di RSUD Namlea. Lain kali harus ditanggung sendiri,” ucap Tomia.

Baca Juga: Tuanaya Ajak Parpol Bersatu Minta Maluku Dijadikan Dua Dapil

Usai bertemu Tomia, perwakilan sopir logistik Tontjie Halaha kepada wartawan menjelaskan, ia dan rekan-rekannya mau kembali ke Ambon, namun terhambat dengan surat edaran gubernur terbaru soal wajib rapid antigen.

Padahal kata Tontjie, sebagai sopir angkutan logistik, mereka punya surat keterangan berbadan sehat. Surat yang sama juga dikantongi para sopir angkutan logistik di provinsi lain di Indonesia.

Yang disesalkan mereka, kebijakan gubernur terbaru ini terkesan mendadak, tanpa disosialisasikan terlebih dahulu kepada para sopir angkutan logistik.

“Kita saat dari Ambon tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi tentang rapid antigen. Kita sudah di Pulau Buru, mau kembali baru ada informasi seperti itu. Akhirnya kita tertahan sudah tiga hari,” tandasnya.

Tiga hari tertahan di Pelabuhan Ferry Namlea, Tontjie dkk mengaku, barang dagangan warga berupa sayur-sayuran dari Pulau Buru yang hendak diantar ke Ambon juga banyak yang rusak. Bahkan di hari kemarin, ada satu ekor sapi yang mati.

“Bapak tahu sendiri kalau sapi di dalam mobil panas kalau kita parkir sudah tiga hari di pelabuhan,” bebernya.

Tontjie dan para sopir angkutan logistik yang tertahan di Namlea ini mengaku, baru mengalami kejadian ini di Pulau Buru. Alasannya dari Pulau Ambon ke Pulau Seram pergi pulang tidak ada seperti ini.

Hanya di Pulau Buru saja terjadi seperti ini, ke Pulau Seram, Masohi Kairatu, SBB itu tidak ada,” tukas Tontjie.

Sebagai masyarakat kecil, ia mengira ada apa di Pulau Buru, seraya meminta agar sebagai rakyat kecil jangan libatkan mereka sebagai korban.

“Beta sebagai masyarakat kecil, kira-kira ada apa di Pulau Buru. Jangan libatkan kita sebagai masyarakat keci disini. Jangan jadikan kita sebagai tameng. Kasihan ibu-libu yang bawa sayur itu, sayurnya sampai rusak,” tuturnya.

Menurut mereka, kebijakan rapid antigen kepada para sopir logistik agar dihapus, sebab mereka sudah punya bukti surat berbadan sehat yang diperbaharui seminggu sekali.

“Kami mengharapkan dari pemprov dan Satgas Covid supaya kami jalan seperti biasa sebagai pengangkut logistik,” pintanya.

Ia menegaskan, sewaktu mulai ada covid, para sopir angkutan logistik sudah berdebat dengan Satgas Govid di Ambon.  Akhirnya mereka jalan seperti biasa setelah di chek up kesehatan dan mengantongi surat berbadan sehat.

“Kenapa di muka lebaran baru ada terjadi seperti ini. Kami sebagai masyarakat kecil sangat dirugikan,” cetusnya.(S-31)