AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Azis Sangkala menerima rombongan DRPD Maluku Tengah.

Kedatangan rombongan DPRD Malteng ke DPRD provinsi ini untuk menyampaikan asprasi dari para korban gempa di kabupaten itu, khususnya di Kecamatan Salahutu, yang belum nemenrima hak-hak mereka sampai dengan saat ini.

“Jadi kami sudah memfasilitasi untuk mempertemukan langsung DPRD Malteng dengan BPBD Maluku dan mereka telah mendapatkan penjelasan secara umum,” ucap Sangkala kepada wartawan usai pertemuan itu, Rabu (21/4).

Ia mengaku, masih banyak kendala di lapangan sehingga sampai sekarang progres di Malteng baru mendekati 50 persen.

Sangkala juga mendorong agar Pemprov Maluku beserta seluruh fasilitator dapat mempercepat kerja-kerja kelompok yang mendapatykan bantuan dana gempa ini.

“Kita juga ingatkan BPBD Malteng dan  DPRD Maluku bisa proaktif selesaikan permasalahan-permasalahan internal seputar masalah di dalam negeri, agar progressnya bisa lebih cepat,” cetusnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Malteng Arman Mualo memberikan apresiasi kepada DPRD Maluku yang telah menerima mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjadi korban gempa.

“Hari ini kami diberikan banyak informasi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kemudian mempercepat dan menanggulangi masalah yang ada,” ucap Mualo.

Ia mengaku, dana yang sudah ditransfer kepada kelompok penerima harus segera diselesaikan, sehingga usulan penambahan bisa segera diproses oleh pemerintah pusat.

“Kami mengharapkan agar ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara rutin oleh BPBD Maluku untuk pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kericuhan yang merugikan masyarakat,” pintanya.

Ditambahkan, yang menjadi kendala saat ini yakni, belum terealisasi anggaran tersebut dikarenakan validasi data, hanya dikarenakan Kartu Keluarga dan KTP.

“Jadi itu hal teknis yang bisa kita konfirmasi ke dinas terkait, agar bisa bantu mengatasi masalah ini, sebab masyarakat harus lengkapi data yang diperlukan, karena kita sementara usulkan kuota tambahan ke pemerintah pusat,” tutupnya. (S-51)