AMBON, Siwalimanews – Mantan penjabat Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy membenarkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Banda untuk pengembangan sektor pariwisata, terkendala di lahan.

“Benar, kemarin belum bisa jalan, salah satunya kendala adalah belum tersedianya lahan lebih kurang 100 hektar,” ujar Salampessy ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (24/6).

Menurutnya selama memimpin Bappeda Maluku, sejumlah proses untuk pembangunan KEK Banda sebagian sudah berjalan  seperti pembuatan master plan, amdal dan lainnya.

“Tapi memang belum terpenuhi lahan seluas 100 hektar sehingga sampai saya lebas jabatan itu proses pembangunan KEK Banda belum juga terlaksana,” terang Salampessy.

Untuk itu butuh,  koordinasi kembali antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten Maluku Tengah sebagai daerah yang akan dijadikan lokasi pembangunan KEK Banda tersebut. “Saya sudah pindah ke badan lain, coba langsung konfirmasi ke kepala Bappeda yang baru, soal itu,” tandasnya.

Baca Juga: Pangdam Resmikan Sanggar Pramuka

Sementara itu, Kepala Bappeda Maluku, Anthon Lailosa yang di hubungi Siwalima melalui telepon selulernya pun tidak merespon terkait dengan rencana pembangunan KEK Banda.

Barends Pertanyakan

Diberitakan sebelumnya, anggota DPR RI asal Maluku, Mercy Barends mempertanyakan realisasi program KEK Pulau Banda di Maluku ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Pernyataan Mercy itu disampaikan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR bersama empat menteri koordinator yang membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian/lembaga tahun 2021, di Jakarta, Senin (23/6).

Menurutnya, KEK Banda telah diusulkan dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU tahun 2016, hingga saat ini tidak direalisasikan pemerintah Pusat.

“Saya ingin ada kejelasan soal KEK Banda, karena usulannya sudah sejak tahun 2016, tetapi prosesnya sampai saat ini tidak diketahui,” ujar Mercy, dalam rilisnya yang diterima Siwalima, tadi malam.

Politikus PDI-P ini menjelaskan, pada 2016, Gubernur Maluku yang saat itu dijabat Said Assagaff telah melakukan MoU KEK Banda bersama Menko Perekonomian yang saat itu dijabat Rizal Ramli, namun sampai hari ini tidak jelas prosesnya. (S-39)