AMBON, Siwalimanews – Sejumlah bahasa di Provinsi Maluku mengalami kepunahan akibat tidak adanya penutur maupun bahasanya hilang meskipun ada penutur, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kantor Bahasa Maluku, menggelar Rapat Koordinasi Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Maluku, yang berlangsung di Hotel The Natsepa, Senin (13/3) hingga Selasa (14/3).

Rakor yang melibatkan lima perwakilan yaitu, Pemda Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Buru, Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kepala Kantor Bahasa, Sahril menjelaskan, pelaksanaan rakor revitaliasi bahasa daerah tahun 2023 ini berkaca pada ditahun 2022 lalu, pihaknya melakukan revitalisasi bahasa di Tiga daerah  yakni Kabupaten Buru, Maluku Tenggara dan kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan sasaran tiga bahasa. Untuk di tahun 2023 ini, akan dilakukan di dua lokasi yaitu Kabupaten Kepulauan Aru dan kabupaten Seram Bagian Timur.

“Karena melihat keberhasilan di tahun 2022 kemarin, ada beberapa  daerah mengusulkan ingin supaya bahasa daerahnya  ikut dalam kegiatan revitalisasi. Kami sebenrnya ingin menampung semua, tapi karena keterbatasan anggaran, sehingga tahun kami hanya menerima dua wilayah yaitu kab. Kepulauan Aru dan Kabupaten  SBT,” ungkap Sahril, dalam sambutannya, saat acara pembukaan tersebut.

Menurutnya, dua daerah tersebut memiliki bahasa daerah cukup banyak. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terdapat 14 bahasa daerah dengan penutur 140 ribu penduduk. Sementara Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 11 bahasa.

“Tugas untuk revitalisasi bahasa ini bukan tugas Kantor Bahasa, tapi milik pemerintah daerah, namun kami punya peran untuk mengawal supaya ke depan Pemda bisa memperhatikan lebih lanjut nasip bahasa daerah,” ujarnya.

Dikatakan, dari 718 bahasa daerah di Indonesia, sebanyak 70 ada di Provinsi Maluku. Dan sesuai data yang ada 62 bahasa daerah di Provinsi Seribu Pulau ini sudah teregistrasi sementara 8 lainnya baru ditemukan.

“Dari 70 bahasa daerah di Maluku, lima bahasa sudah punah meliputi bahasa Kayeli dan Masareta dari Buru, bahasa Lun dan Nila dari Maluku Tengah, serta bahasa Piru dari Seram Bagian Barat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hafidz Muksin dalam sambutannya mengatakan, program revitalisasi bahasa yang menjadi tajuk dalam platform Merdeka Belajar episode ke- 17 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu, merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kelestarian bahasa daerah, sehingga di tahun 2022 telah di lakukan revitalisasi bahsa daerah di 13 provinsi di Indonesia dengan sasaran 39 bahasa daerah.

“Dengan harapan semoga penutur muda dapat  menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah kita, agar bisa terus menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi penutur bahasa daerah untuk mempertahankan budaya dan bahasanya, serta dapat menemukan fungsi baru dalam sebuah bahasa dan sastra daerah dalam meningktkan kreativitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegera,” harapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Maluku, Mustafa Sangadji saat membacakan sambutan Gubernur Maluku mengatakan, rakor ini sangat penting sebagai sarana untuk saling mempelajari, memberi masukan dan membuat program-program yang tepat untuk pengembangan bahasa daerah, agar tetap lestari dan berkembang  dengan baik serta mendapatkan dukungan dan perhatian Pemda sekaligus menjadi tanggungjawab bersama untuk melestarikannya.(S-08)