AMBON, Siwalimanews – Ratusan tenaga kesehatan melakukan aksi demontrasi digedung DPRD Provinsi Ma­luku menyampaikan penola­kan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Maluku, Ikatan Dokter Gigi Indonesia Maluku, Ikatan Bidan Indonesia Ambon, Ika­tan Apo­teker Indonesia Ambon dan Per­satuan Perawat Na­sional Indonesia Maluku tiba di ge­dung DPRD pukul 11.00 WIT dengan membawa pam­plet bertuliskan, penolakan RUU Ke­sehatan (Omnibus law).

Ketua IDI Maluku, Saleh Tua­leka dalam penjelasan mengatakan RUU Omnibus Law Kesehatan menimbulkan polemik bagi keberlang­su­ngan profess kedokteran di Indonesia. Berbagai manuver yang dilakukan dalam proses pembuatan RUU.

Hal ini mencerminkan upa­ya mengdisintegrasikan pro­fesi kedokteran dan dokter itu sendiri dimana berbagai dis­kriminasi dan upaya krimi­na­lisasi dokter di masa depan, menjadikan area perang terbuka sudah di depan mata.

“Potensi kriminalisasi dok­ter dapat terjadi karena tidak adanya hak imunitas pada pro­fesi dokter yang berhubungan dengan tingginya tuntutan pidana dan perdata di masa depan,” ungkap Saleh.

Baca Juga: Desa Fakal Belum Nikmati Internet

RUU Kesehatan telah mengha­pus beberapa pasal terkait hak tenaga medis dan tenaga kese­hatan dan berpotensi melemah­kan posisi dokter dan tenaga ke­sehatan di mata hukum secara konsitusi.

Regulasi yang timpang dapat menimbulkan defensif medicine artinya, dokter akan memperta­hankan dirinya dengan berbagai sumber daya pemeriksaan, sehingga timbul pembiayaan kesehatan yang tinggi dan akan dibebankan kepada masyarakat.

Karenanya, tenaga kesehatan merekomendasikan, Pertama, perlunya perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Kedua, perlunya penguatan Organisasi Profesi Tunggal.

Ketiga, RUU Kesehatan Omnibus Law terindikasi/berisiko terjadinya kapitalisasi di sektor kesehatan, maka pemerintah dirasa perlu untuk tetap mene­rap­kan prinsip yang kuat dalam mengutamakan pelayanan, kepentingan dan kebutuhan pasien serta mengayomi dan melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.

Kelima, RUU Omnibus Law Kesehatan seyogyanya tidak berat sebelah atas hanya menguntungkan salah satu pihak saja maka pembuatan undang-undang harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan menampung aspirasi semua pihak.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Asis Sangkala mengatakan, DPRD akan mengawal semua tuntutan yang disampaikan tenaga kesehatan berkaitan dengan pembahasan RUU Kesehatan.

“DPRD secara kelembagaan akan menindaklanjuti semua tuntutan ke DPR, Presiden, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM untuk diper­timbangkan,” tegasnya. (S-20)