AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku dikritik. Pinja­man Rp 700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur lebih banyak untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Kota Ambon.

Pendistribusian anggaran terse­but tidak adil bagi 11 kabupaten/kota di Maluku. Kabupaten-kabu­paten di Tenggara Raya hanya kebagian jatah sangat kecil.

“Distribusi anggaran dari yang berasal dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional pada beberapa daerah sangat memprihatikan,” tandas Wakil Ketua DPRD Pro­vinsi Maluku, Melkianus Sairde­kut kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Sabtu (19/12).

Menurutnya, bila dilihat dari rincian program dan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman itu, maka tidak ada keadilan angga­ran bagi daerah-daerah tenggara raya, baik Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Ta­nimbar maupun Maluku Barat Daya.

‘Kalau kita lihat dari rincian distribusi anggaran dari pinjaman PEN, maka memang beberapa dae­rah mengalami presentasi yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah Maluku Tenggara Raya,” ujar Sairdekut.

Dikatakan, jumlah anggaran yang terdistribusi melalui program dan kegiatan ke kawasan Tenggara Raya tidak mencapai Rp 50 miliar dari total Rp 700 miliar.

“Dari Rp 700 miliar orang Tanimbar hari ini dapat hanya 8.500.000.000 dipresentasikan 1,21 persen. MBD dapat Rp 6 miliar atau 0.86 persen, Aru 8.500.000.000 atau 1.21 persen, sakit pak,” ucap Sairdekut.

Lanjutny, seharusnya pinjaman itu terdistribusi dengan baik ke 11 kabupaten/kota agar tercipta pemerataan pembangunan, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Sairdekut berharap ada keberpihakan Pemprov Maluku terhadap daerah-daerah Tenggara Raya dalam KUA PPAS serta APBD 2021. (S-50)