Langkah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang mengusulkan agar insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dihapus oleh pemerintah pusat, dinilai tak bijak

Persoalan insentif bukan terletak pada nakesnya. Nakes kerja luar biasa dalam menangani Covid-19, dan mereka diberi intensif.  Masalahnya ada pada oknum-oknum pejabat di Satgas Penanganan Covid-19 yang mengeksploitasi Nakes untuk menggarap anggaran.

Diduga data pasien OPD, PDP dan jumlah Nakes dimark-up. Tak hanya itu, insentif nakes juga diduga dipotong. Dugaan penyimpangan ini ditemukan saat anggota Tipikor Satreskrim Polresta Ambon melakukan asistensi. Namun sayangnya, saat hendak mau ditindaklanjuti anggota Satreskrim itu dimutasikan.

Persoalan insentif bukan terletak pada nakes, melainkan terletak pada pengelolaan insentif yang tidak baik. Mestinya, Pemkot Ambon melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengelolaan dana insentif nakes agar benar-benar terdistribusi dan dinikmati dengan baik oleh seluruh tenaga nakes yang menangani pasien Covid-19.

Nakes merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan bahaya, keselamatan jiwa dan nyawa mereka dipertaruhkan, belum lagi keluarganya ditinggalkan demi melayani para pasien Covid-19. Pengorbanan mereka haruslah dihargai dan bukan sebaliknya dihapus insentif tersebut.

Pengusulan penghapusan nakes bukan langkah yang bijak dan tepat serta tidak populer, karena tidak menghargai upaya dan kerja keras para tenaga kesehatan.

Jumlah insentif yang diberikan juga mungkin saja tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Karena itu sangatlah tidak tepat usulan penghapusan insentif yang dilakukan oleh Walikota Ambon.

Disisi lain, langkah walikota bisa dinilai sebagai upaya untuk  menutupi kinerja aparatur pemerintah yang kurang begitu baik dalam menangani masalah kesehatan. Atau mungkin saja ada pertimbangan lain dengan pengusulan insentif tersebut. Karena insentif bagi nakes cukup menimbulkan banyak penilaian negatif dalam masyarakat.

Akan tetapi, mesti ada jalan keluar untuk menyelesaikan insentif nakes. Sebab selama ini mereka telah bekerja mengor­bankan hidup untuk berhadapan dengan maut.

Kita justru harus memberikan apresiasi bagi para tenaga medis yang bertindak sebagai garda terdepan dalam menanggani pasien Covid-19. Pemkot Ambon harus berupaya mencari jalan keluar yang terbaik dalam menangani instentif tenaga medis sehingga tidak menimbulkan masalah. Termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang mengelolanya harus dilakukan dengan transparan, akuntabel sehingga tidak berdampak pada masalah-masalah hukum.

Intinya, nakes harus tetap diberikan insentif. Pemberian insentif mungkin tidak seberapa dengan pengorbanan mereka, tetapi itu langkah yang tepat menghargai kerja mereka.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Covid-19 yang berdampak pada terkendalanya insentif nakes diberikan ini yang harus dicari solusinya, apa yang menyebabkan insentif itu terlambat. Ini penting sehingga masalah insentif nakes tidak menjadi persoalan negatif.

Publik tentu saja tidak setuju dengan langkah Walikota Ambon mengusulkan penghapusan insentif nakes ke Pemerintah Pusat, tetapi baiknya Pemerintah Kota Ambon berupaya menangganinya secara baik. Insentif nakes itu perlu dan harus diberikan bukan dihapuskan. (*)