JAKARTA, Siwalimanews – Puluhan pemuda yang terga­bung dalam Gerakan Pemuda (Garda) Buru Selatan kembali menggelar demo di depan Kantor KPK, Jakarta Kamis (23/7) men­du­kung lembaga anti rasuah ini me­nuntaskan kasus dugaan gratifi­kasi proyek di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016.

Aksi itu dipimpin Hamis Sou­wakil selaku koordinator lapangan dan turut menghadirkan sejumlah orator, yakni Abdul Karim Souwakil alias Bonu, Istab Booy dan Arman Titawael.

Para pendemo yang tiba di depan Kantor KPK pukul 11.00 WIB mem­bawa sejumlah spanduk diantara­nya bertuliskan, Mendukung KPK Usut Tuntas Dugaan Gratifikasi di Buru Selatan dan KPK Harus Independen Dalam Mengusut Dugaan Gratifikasi di Buru Selatan.

Ada juga spanduk yang bertu­liskan, Pentas Anak Negeri, Ref­leksi dan Evaluasi 12 Tahun Per­jalanan Pe­merintahan Kabupaten Buru Se­latan, Menyoal Korupsi dan Pemba­ngunan di Kabupaten Buru Selatan.

Abdul Karim Souwakil alias Bonu dalam orasinya meneriakan kepa­da KPK agar segera menetapkan Bupati Bursel Tagop Soulissa sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Baca Juga: Pemkot Dinilai Belum Transparan Terkait Anggaran Covid

“Statusnya harus ditetapkan menjadi tersangka. Tidak ada kata tidak, kecuali tersangka. Alasannya kenapa statusnya harus jadi tersangka, sebab kita sebagai ne­gara hukum, siapa yang melanggar tentunya harus diberi sanksi. Jika sanksi itu ditetapkan, maka akan menjadi efek jera buat yang lain yang sudah berencana untuk ko­rupsi, korupsi dan korupsi di birokrasi,” teriak Bonu.

Ia berharap tuntutan agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek tahun 2011-2016 secepat­nya ditindaklanjuti.

“Kami cuma meminta dan me­min­ta tuntutan ini harus diindakan karena bila mana tidak diindakan, sangat naïf,” ujarnya.

Ia mendoakan agar Allah SWT mencatat amal dan pengabdian keluarga besar KPK jika betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, jika KPK menge­ce­wakan rakyat Buru Selatan dalam penanganan kasus ini, maka akan melahirkan mosi tidak percaya dari rakyat terhadap KPK.

“Akan terjadi mosi tidak percaya luar biasa oleh masyarakat seluruh Indonesia dan Bursel pada khu­susnya kepada pimpinan yang sudah diamanatkan oleh negara untuk membasmi korupsi di negara ini,” katanya.

Bonu mengatakan, dalam pena­nga­nan kasus ini, banyak orang yang diduga terkait sudah diperiksa dan dari keterangan-keterangan dan bukti yang diberikan diha­rapkan bisa digunakan untuk menetapkan tersangka.

“Sudah ada pemeriksaan terha­dap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, kiranya bukti-bukti yang dikumpulkan dapat secepatnya digunakan untuk dijadikan tersangka,” paparnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, dalam be­berapakali aksi yang dilakukan oleh Garda Bursel, selalu dianggap seba­gai aksi hoax, padahal KPK sudah pernah memanggil dan memeriksa saksi-saksi termasuk bupati.

“Coba bayangkan saja bapak ibu bahwa sempat aksi kita yang kedua dihembuskan isu bahwa aksi yang kita lakukan ini adalah hoax, kalau betul aksi kami adalah hoax, maka KPK juga melakukan pemeriksaan tanggal 12 Maret 2020  adalah hoax,” tandas Bonu sambil dite­riaki, kata betul oleh peserta demo lainnya.

Bonu mengatakan, kalau disebut aksi yang dilakukan pihaknya se­bagai aksi hoax maka merupakan tamparan juga bagi KPK.

“Kalau apa yang mereka sam­paikan ke kami bahwa gerakan ini adalah gerakan hoax, maka ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam gedung merah putih yang istimewa ini, pemeriksaan yang kalian lakukan pertama tanggal 12 Maret 2020 adalah hoax. Ini tam­paran bukan bagi kami saja, tapi tamparan juga buat KPK,” ujarnya.

Sementara Istab Booy dalam orasinya mengatakan, aksi demo yang dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi KPK dalam menun­taskan kasus dugaan gratifikasi di Kabupaten Bursel.

“Lagi-lagi kami kembali ke ge­dung KPK, gedung yag terhormat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah mendukung KPK, karena dari aksi kita beberapa hari yang lalu hingga hari ini KPK bergerak cepat, KPK melakukan pemerik­saan dari hari Senin sampai hari Kamis di Provinsi Maluku. Ini men­jadi catatan bahwa kita semua, bagi Garda bahwa gerakan kita ini adalah pergerakan murni dari nalar berfikir kita, dari akal sehat kita, kita bukan kumpulan orang-orang dungu. Betul,” kata Booy.

Lanjut Booy, ada pihak-pihak yang tidak menyukai aksi demo yang sering dilakukan oleh Garda Bursel di KPK, sehingga mencoba menakut-nakuti mereka dengan preman. Namun mereka bersyukur aksi demo yang dilakukan turut dibantu oleh organisasi Bipolo Fuka Masi yang merupakan orang Buru di Jakarta, agar tidak diga­nggu oleh para preman.

“Pemuda Bipolo Fuka Masi turut mengamankan karena beberapa waktu lalu kita mau diancam dan dibubarkan aksi kita. Padahal mereka tidak tahu bahwa aksi yang kita lakukan sampai saat ini berdasarkan kajian-kajian yang intelektual,” ucapnya.

Ia menegaskan, pendemo yang hadir dalam aksi ini merupakan refresentatif dari seluruh rakyat Kabupaten Bursel, meliputi Ke­camatan Kepala Madan, Leksula, Namrole, Fena Fafan, Waesama dan Ambalau. “Kami adalah refre­sentatif dari masyarakat Bursel,” kata Booy.

Ia mengajak seluruh pemuda Bursel tidak diam melihat perilaku korup di Kabupaten Bursel. “Ayo seluruh pemuda Bursel yang ada dimana saja, gunakan naluri dan akal sehat untuk berjuang bagi Bursel,” tandas Booy.

Rekannya, Arman Titawael da­lam orasinya mengungkapkan, walaupun ada aksi teror dari para preman, mereka tidak akan bosan datang ke KPK.

“KPK kita tidak pernah bosan untuk datang ke sini menuntut keadilan kita. Kita datang dengan hati,” paparnya.

Ia berharap KPK serius meng­usut dugaan gratifikasi di Buru Selatan.  “Kita datang ke sini, tidak ada siapapun yang menunggangi kita,” ujar Arman.

Aksi akan terus dilakukan sam­pai ada kejelasan dari KPK terkait status kasus dugaan gratifikasi di Kabupaten Bursel.

Setelah berorasi kurang lebih tiga jam, mereka kemudian membu­barkan diri. Sebelumnya Garda Bursel melakukan demo di Kantor KPK pada, Kamis (2/7), dan ke­mudian berlanjut Kamis (9/7). Tun­tutan yang disampaikan sama, se­gera menuntaskan dugaan grati­fikasi pekerjaan proyek di Kabu­paten Bursel. (S-35)