AMBON, Siwalimanews – Mendagri, Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Maluku untuk segera men­cair­kan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pil­kada serentak tahun 2020.

Hal itu disampaikan  Mendagri dalam kunjungan kerjanya ber­sama Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua DPD Nono Sam­pono, Kasum TNI Letjen TNI Jhoni Sopriyanto, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dalam rapat koordinasi terkait perkembangan situasi politik terkini, pendisiplinan masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19 dan terlaksananya program objek vital nasional di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/7).

Mendagri meminta kepada ke­pala daerah untuk segera mencair­kan anggaran pilkada.  “Supaya bisa running lagi lebih cepat, maka daerah harus secepat mungkin NPHD diberikan. Tadi data dari pak Gubernur, saya sangat happy se­kali karena Kabupaten Seram Ba­gian Timur ini sudah 94,81% untuk KPU-Bawaslu dan pengamanan, karena dalam catatan saya beda, da­lam catatan saya ini KPU untuk kabupaten Seram Bagian Timur pencairan anggaran baru 36,92 persen,” ujar  Mendagri.

Untuk Kabupaten Buru Selatan, tercatat realisasi pencairan NPHD masih di bawah 70 persen.

“Buru Selatan ini tadi 62 persen, didata kami baru 40 persen KPU-nya, kemudian Bawaslu-nya 40 persen, aparat keamanan yang 40 persen,” ujarnya.

Sedangkan di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), realisasi pen­cairan NPHD masih di bawah 50 persen. “Maluku Barat Daya baru 42,61 persen. Di catatan pak gu­bernur tapi dicatatan kita 40 persen, Bawaslunya baru 49 persen dan aparat keamanan baru 50 perser,” bebernya.

Sementara itu pencairan NPHD di Kepulauan Aru dinilai Mendagri melaksanakan pencairan NPHD lebih baik dibandingkan 3 daerah lainnya.

“Kepulauan Aru, tadi catatan pak gubernur 52,2 persen di KPU, kita lihat yang terbaik Kepulauan Aru 63,91 persen, Bawaslu sudah 100 persen, pengamanan 92,50 per­sen,” jelasnya.

Di samping tuntutan untuk se­gera mencairkan NPHD-nya, Men­dagri juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan agenda demokrasi untuk keberlangsu­ngan pemerintahan di daerah ini. Sebab, tak hanya soal pelak­sanaan pesta demokrasi, pilkada juga akan memberikan dampak berupa stimulus ekonomi.

“Ini tolong prioritaskan agenda de­mokrasi ini. Jadi mudah-mu­dahan saya kira nanti kami hanya menam­pilkan data, nanti yang penting mo­hon dari pak gubernur, ini bisa mem­buktikan betul-betul, karena angga­ran ini bisa mem­bantu stimulus eko­nomi, karena 60 persen anggaran ini adalah untuk insentif penyele­ng­gara. Jadi sebetulnya program padat karya, sisanya adalah untuk mem­beli bahan perlengkapan untuk ten­da, pena, kertas, dan lain-lain, seba­gian lagi untuk perlindungan se­perti masker hand sanitizer, sarung ta­ngan dan lain-lain, otomatis akan bi­sa menghidupkan UMKM,” tegasnya.

Diketahui, dari jumlah 270 dae­rah yang akan melaksanakan pil­kada tahun 2020 empat dari Ma­luku. Empat daerah di Maluku yang ikut dalam pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten SBT, Kabupaten MBD, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Bursel.

“Kita harap pilkada menjadi adu gagasan dan adu berbuat untuk menangani Covid-19 untuk mena­ngani dampak sosial ekonomis,” harapnya.

Olehnya itu dipilkada nanti KPU juga sudah diminta menerapkan protokol kesehatan dan menghin­dari kerumunan sosial. “Ini tantangan nomor satu, ja­ngan sampai menim­bulkan klaster baru, atau media penyebaran menularan virus dan tidak menjadi konflik kekerasan, yang saling menhancurkan. itu tidak boleh,” tandasnya. (S-39)