AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku ter­kesan mencuci tangan atas berbagai masalah yang terjadi di Terminal Mardika, baik soal pem­bangunan lapak, pem­bongkaran terminal maupun  masalah pedagang.

Pemprov seharusnya juga turut membantu  Peme­rintah Kota Ambon dalam mencari solusi sehingga masalah di Terminal Mardika bisa diselesaikan secara bersama-sama.

Pasalnya, berbagai persoalan sosial kemasya­rakatan yang telah terjadi, ini juga merupakan bagian dari kebijakan pemprov, sehingga perlu ada solusi bersama.

“Pengamatan kami, selama ini ketika ada permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, Pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur hanya diam, seakan-akan mencari aman dengan menghindari berbagai persolanya. Mestinya tidak demikian,” ungkap Ketua GMKI Cabang Kota Ambon, Josias Tiven dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Jumat (10/3).

Tiven memberikan apresiasi atas kinerja Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena yang meng­hentikan pembangunan lapak-lapak ilegal, yang telah dibongkar dan dibangun kembali oleh Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA) di kawasan Terminal Mardika.

Menurutnya, langkah itu sangat tepat dan perlu mendapat apresiasi penuh.

“Sebagai bagian dari masyarakat Kota Ambon, kami mengapresiasi langkah penjabat  Walikota dalam menyikapi persoalan pembongkaran dan pembangunan kembali lapak ilegal yang dibangun, tanpa ada kordinasi dengan pemerintah itu,”cetusnya.

Keberadaan para pedagang, lanjut dia, turut membantu perputaran ekonomi di Kota  Ambon, dan juga dapat mendiri untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga  para pedagang.

Namun disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas peda­gang selama ini, juga sangat meng­ganggu aktivitas lainnya, seperti aktivitas angkutan kota (Angkot), dan warga masyarakat, karena berkaitan dengan akses jalan. Untuk itu, harus ada solusi pena­taan.

“Artinya untuk pembangunan kembali lapak-lapak tersebut, namun dengan penataan yang lebih tertib dan rapi, agar tidak menggangu aktivitas lainnya di kawasan tersebut. Semua yang beraktivitas harus merasa aman dan nyaman,” tuturnya.

Dilain sisi, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemim­pinan Murad Ismail, juga mestinya tidak tinggal diam. Tetapi harus bersama-sama sikapi dan mencari jalan keluar atau solusi.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga berharap tidak ada pergerakan apapun di kawasan itu, sampai adanya solusi pemerintah atas persoalan yang telah ditimbulkan.

“Agar tidak menimbulkan masalah hukum baru yang pada akhirnya merugikan diri sendiri atau orang lain,”harapnya. (S-25)