AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin  Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai gubernur dan wakil gubernur dinilai gagal menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.

Kegagalan ini tertuang dalam kata akhir Fraksi PDIP di DPRD Maluku yang dibacakan Jafet Patiselano dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap LPJ Gubernur tahun anggaran 2022 yang berlangsung di ruang rapat utama Baileo Karang Panjang, Kamis (3/8) malam.

Menurut fraksi PDIP, berdasarkan data BPS Maluku, masalah masyarakat miskin di daerah ini cenderung bertambah dari tahun 2022 ke 2023, dimana jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 296,660 ribu orang mengalami kenaikan sebanyak 6,09 ribu orang tidak dibandingkan pada Maret 2023. Bahkan angka ini mengalami peningkatan sebanyak 1,69 ribu orang jika dibandingkan pada September 2021.

Bertambahnya penduduk miskin di Maluku dari Maret 2022 ke Maret 2023 memberikan gambaran bahwa, pengelolaan APBD 2022 untuk program dan kegiatan penurunan penduduk miskin di Provinsi Maluku oleh gubernur gagal total.

Fraksi PDIP kata Jafet, mengalami hambatan dalam melakukan evaluasi penyebab angka kemiskinan yang mengalami peningkatan, lantaran tidak adanya pendalaman dari OPD terkait.

Baca Juga: Ruas Jalan Piru Menuju Loki Rusak, Pemprov Jangan Tutup Mata

“Sampai saat ini Fraksi PDI Perjuangan tidak mendapat gambaran yang utuh tentang besaran anggaran yang dipergunakan di APBD 2022 untuk pembiayaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan di Maluku oleh saudara gubernur,” tandas Jafet.

Bahkan lanjut Jafet, Fraksi PDI Perjuangan juga tidak dapat mendalami dan mengkonfirmasi tentang pertanggungjawaban atas pemanfaatan anggaran di setiap OPD yang berkaitan dengan penurunan penduduk miskin, sehingga penduduk miskin dari tahun ke tahun terjadi kenaikan.

“Semua yang terjadi ini karena tidak ada pendalaman dan pembahasan di tingkat komisi, karena ketidak hadiran OPD mitra,” kesal Jafet.(S-20)