AMBON, Siwalimanews – Habiskan anggaran milia­ran rupiah, Pemerintah Kota Ambon membiarkan sejum­lah pasar rakyat yang di­bangun di empat kecamatan terbengkalai.

Sebut saja Pasar Air Ku­ning yang berlokasi di Wara, Negeri Batu Merah, Keca­matan Sirimau, Pasar Hutu­muri di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Sela­tan, Pasar Nusaniwe di Desa Air Low, Kecamatan  Nusa­niwe, Kota Ambon. Serta Pasar Waiheru, Keca­matan Baguala.

Tak tanggung-tanggung anggaran belasan miliar rupiah dari Dana Alokasi Khu­sus (DAK) Kementerian Perdagangan tahun 2017 terkuras habis.

Dari penelusuran Siwalima, sejumlah pasar ini dibangun pada lokasi yang tidak strategis. Pasar Hutumuri misalnya dibangun di dekat tempat pemakaman umum (TPU) yang jauh dari rumah penduduk. Pembangunan pasar ini memakan biaya Rp 800 juta.

Sedangkan untuk Pasar Air Kuning dikerjakan tahun 2017 dengan nilai anggaran Rp5,6 miliar.

Kondisi sebagian bangunan Pasar Air Kuning ini sudah rusak, pada bagian muka, samping dan belakang gedung tersebut ditumbuhi ilalang.

Sementara untuk Pasar Nusaniwe menghabiskan anggaran Rp5,7 miliar. Total anggaran untuk tiga pasar ini sebesar Rp 12,1 miliar, begitu juga dengan pasar Waiheru.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far  menilai, Pemerintah Kota Ambon hanya mengejar proyek sementara manfaat dari pasar itu untuk membangun perekonomian masyarakat justru tidak dipikirkan.

Kata dia, pembangunan sejumlah pasar rakyat itu dibangun pada lokasi yang tidak strategis, dan tidak memberikan dampak manfaat ke masyarakat.

“Ini sangat disayangkan ketika pemilihan lokasi Pemerintah Kota Ambon tidak memikirkan. Karena dibangun pada lokasi yang tidak strategis,” kata Far-Far saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (5/1).

Dikatakan, pembangunan sejumlah pasar ini merupakan aset Pemerintah Kota Ambon, pasar-pasar ini bisa menjadi lokasi dimana perputaran ekonomi itu terbangun.

Ia menilai pembangunan pasar-pasar ini dikerjakan asal-asalan dan hanya mengejar proyek saja, dan tanpa ada kajian yang jelas. Terlebih lagi ini masa akhir Pemerintah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Wawali, Syarif Hadler diharapkan pasar-pasar ini bisa dilihat kembali agar bisa digunakan bagi kepentingan masyarakat.

“Ini kepemimpinan terkakhir pak Wali dan Wawali kami harapkan agar pasar-pasar ini bisa dilihat kembali, sekaligus kami juga berharap dengan adanya sekot yang baru ini bisa membenahi ini.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuttu menilai. pembangunan pasar yang tidak difungsikan dan dibiarkan terbengkalai hingga kini adalah bagian dari buang-buang anggaran.

Katanya, pembangunan pasar Air Kuning tidak dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang, maka hasilnya seperti ini.

“Sudah dibangun tetapi tidak ada aktivitas jual beli disana karena tempatnya tidak strategis,” kata Taihuttu  kepada Siwalima, Sabtu (4/12).

Bukan saja pasar Air Kuning, katanya tetapi juga Pasar Hutumuri yang dibangun Pemkot Ambon pada lokasi yang tidak strategis tetapi di tempat kuburan dan hanya buang-buang anggaran karena tidak difungsikan.

Menurutnya, pemkot Ambon dalam melakukan suatu kegiatan bagi masyarakat guna memba­ngun pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya dilakukan perencanaan yang matang.

“Kalau dibangun pasar seharusnya ada aktifitas jual beli yang dilakukan sehingga berlangsung dinamika ekonomi, jangan bangun pasar yang tentunya tidak ada dinamika ekonomi,”ucapnya.

Kata dia, Pemkot Ambon harusnya memilih lokasi yang strategis agar ada aktivitas jual beli.

“Bangunan sudah siap namun tidak ada penghuni penjual tidak berminat ada dilokasi pasar tersebut, seharusnya di pilih tempat yang strategis. Coba kalau dibangun seperti di Waiheru, selesai dibangun banyak penjual yang datang dan ada transaksi jual beli yang dilakukan. Karena Lokasi pasarnya strategis dan pusat dinamika ada antara pembeli dan penjual sama -sama saling menguntungkan,” kata Taihuttu.

Taihuttu mengaku, pihaknya telah meninjau lokasi pasar tersebut dan telah menyampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) realitas yang terjadi, namun belum juga direspon. “Kita sudah lama melakukan koordinasi dengan Disperindag untuk mengaktifkan pasar tersebut, namun belum juga respon dari mereka,” pungkasnya. (S-51)