DOBO, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Aru ketahuan belum membayar biaya kuliah bagi sejumlah siswa yang dikirim belajar minyak dan gas di Cepu.

Belum dibayarnya biaya kuliah lantaran laporan pertanggungjawaban anggaran belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aru.

Ketua DPRD Aru, Udin Belsegaway kepada wartawan di Dobo, Senin (1/8) menjelaskan kalau pihaknya mendapat laporan dari orang tua siswa kalau anaknya hingga kini belum menerima ijazah padahal telah menyelesaikan kuliah migas di Cepu. “Mereka dua tahun lulus tetapi belum bisa memiliki ijazah sebagai akibat dari belum dibayarnya biaya kuliah oleh pemerintah,” ungkap Udin.

Dirinya juga telah melakukan konfirmasi kepada pemerintah baru diketahui masalah ada di laporan pertanggungjawaban anggaran.

“Tim anggaran pemerintah daerah menjelaskan pihak kampus belum bisa memberikan pertanggungjawaban anggaran dalam bentuk MoU,” jelas Udin.

Pemerintah menurutnya menanggung semua pembiayaan selama para siswa mengenyam pendidikan miyak dan gas di Cepu.

“Jadi, adik-adik kita yang kuliah Cepu dan Pemda Aru membiayai dalam bentuk hiba. Kalau  kampus sudah menyampaikan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya, maka pemda baru akan membayar di tahun anggaran yang baru,” ucapnya.

Terkait masalah ini in juga DPRD berencana memanggil Pemda Aru untuk membicarakan secara ber­-sama sekaligus dicari solusinya.

Kita akan panggil guna mendengar langsung permasalahannya, karena pembiayaan pemerintah bukan hanya ke Cepu saja, tetapi siswa yang belajar di Ambon, Makassar serta Bali juga dimintai pertanggungjawaban anggaranya,” tandasnya. (S-11)