AMBON, Siwalimanews – Pemerintah belum berani mengambil resiko memulang­kan pengungsi kariu, Kecama­tan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah

Pasalnya, pemulangan war­ga Kariu dari lokasi pengung­sian masih menjadi pertimba­ngan.

Demikian diungkapkan, De­puti II Bidang Pembangunan Manusia, KSP, Abednego Tarigan kepada wartawan  usai rapat terkait penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Tengah, yang berlangsung di Swiabell Hotel, Rabu (24/8) dan dihadiri oleh

Forkopimda Maluku dan Maluku Tengah

Tarigan mengatakan, tentu ada beberapa hal yang  akan menjadi perhatikan. tidak hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga tentang kesiapan di lapangan sepeti apa. Karena jika dipaksakan maka konsekwensinya, dikhawatirkan akan munculnya persoalan-per­soalan baru.

Baca Juga: Pernyataan Terbuka Karel Ralahalu, Bukti Publik Gelisah

“Rapat tadi memang kita berpikir agar jangan terlalu lama juga, karena bisa juga muncul persoalan-persoalan sosial baru di tempat pengungsian. Artinya, tugas negara itukan menjamin hak warga negara terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Maka yang bisa dilakukan saat ini, adalah memper­baiki kondisi di tempat pengung­si,”ujarnya.

Tarigan mengaku, telah berkoor­dinasi dengan BNPB dan Kemente­rian Sosial untuk memberikan du­kungan. Baik pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, ba­gaimana membangun dialog antar pihak, dengan melibatkan Forko­pimda.

“Selain itu, bagaimana aset-aset yang ada, bagaimana pemulihan dan rehabilitasi dan seterusnya, itu harus dipikirkan,” katanya.

Sehingga, ungkapnya, pemula­ngan pengungsi belum dapat dipas­tikan dalam waktu dekat ini. Karena butuh proses.

“Kita tidak sedang menghadapi masyarakat yang mau pindah deng­an sukarela. Tapi ini ada situasi konflik didalamnya,” katanya.

Meski demikian, tambahnya, ada banyak kemajuan dalam penanga­nan persoalan ini. Yang mana dalam rapat itu, telah disepakati untuk melakukan pengamanan holistik.

Karena memang, dari kedua ma­syarakat mengharapkan ada solusi yang sifatnya permanen.

“Oleh sebab itu, kami pertimba­ngan untuk bagimana memberikan dukungan, bagi kedua pihak. Sambil menunggu perbaikan data, dan rencana-rencana penanganan dalam jangka pendek, sekaligus  upaya untuk memperjelas batas wilayah administrasi keduanya,”jelasnya.

Ditambahkan, tantangan terbesar adalah soal batas wilayah adminis­trasi Pemerintah. Hal inj juga yang harus menjadi catatan bagi Peme­rintah. Sehingga, upaya dialog secara intensif akan terus dilakukan hingga nanti ada satu kesepakatan.

“Semua tokoh agama, masyarkat, itu sangat membuka ruang untuk dialog. Dan akan kita fasilitasi ruang itu,”tandasnya.

Banyak Pihak

Sementara itu, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A Setyawibawa mengatakan, penye­lesaian konflik sosial di Pulau Ha­ruku, harus melibatkan banyak pihak

Demikian diungkapkan Pangdam, saat menghadiri rapat koordinasi penanganan konflik sosial Pulau Haruku yang berlangsung di Hotel Swissbell, Ambon, Rabu (24/8).

Penyelesaian konflik Haruku, lanjut Pangdam, harus bergandeng­an tangan dan satukan pemikiran untuk dapat mencapai satu kese­pakatan.

Dari sisi TNI lanjutnya, pihak Ko­dam XVI/Pattimura siap mendukung segala upaya maupun alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh pemerintah, untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut.

“Yang harus ditempuh bersama, demi mencapai sebuah solusi yang holistik. Kami mendukung upaya- upaya dialog yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun tokoh- tokoh, secara intensif sehingga permasalahan ini segera selesai tanpa ada konsekuensi yang harus dihadapi,” ujar Pangdam.

Namun yang terpenting saat ini, tegas Pangdam, adalah bagaimana hak-hak pengungsi terdampak konflik itu sendiri dapat terjamin.

“Maka, bersama dengan Pemerin­tah akan dilakukan perbaikan kondisi tempat pengungsi. Selanjut­nya hal-hal lainnya akan dikoordina­sikan dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Diketahui, pertemuan dalam rangka Rakor itu sebelumnya dila­kukan tertutup, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, yakni Deputi II di Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Kabinda Maluku, Brigjen TNI Jimmy Ari­tonang, Danrem 151/Binaiya, Brig­jen TNI Maulana Ridwan, pejabat Forkopimda Provinsi Maluku, Dandim 1504/Ambon, Wakil Bupati Maluku Tengah, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, serta para tokoh agama dan ma­syarakat.(S-25)