AMBON, Siwalimanews – Pelaku usaha dibidang perikanan menyampaikan keluh kesah mereka sebagai pengusaha di Maluku kepada Presiden Joko Widodo, saat berdialog di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon,  Kamis (25/3).

Pasalnya, untuk mengirim ikan sampai ke Narita Jepang memakan waktu sampai 35 hari dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, padahal Pemprov ngotot agar Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional, namun lebih banyak Ikan yang diekspor dari luar ketimbang dari pelabuhan yang ada di Maluku.

Seperti yang dikutib dari channel Youtube Sekretariat Presiden, salah satu pelaku perikanan Kuntoro Alfred Kusno mengaku, sudah 28 tahun berkecimpung di dunia perikanan namun, kendala yang dihadapinya selama ini adalah, laboratorium uji mutu perikanan.

”Selama ini kami harus kirim ke Bali memakan waktu dan biaya cukup mahal. Di Ambon sendiri belum ada pengujian logam berat, histamin dan terakhir uji covid,” ujar Alfred.

Masalah lainnya kata Alfred adalah logistik. Di Maluku sendiri tidak terlalu banyak investor dibidang perikanan, karena biaya logistik yang cukup tinggi. Ia mencontohkan ketika ekspor ke Jepang bagian selatan, khusus ikan cakalang, pihaknya harus mengorder kontener 40 fit dari Surabaya dan dikirim tibanya 2 minggu di Ambon. Setelah di traking, kemudian dikirim ke pelabuhan Yos sudarso menggunakan mobil.

Baca Juga: Eksekutor Pembunuhan Husein Suat di Tuntut 15 Tahun Penjara

“Jadi setelah mulai dikirim itu butuh waktu 35 hari baru sampai. Karena dari Ambon harus dikirim ke Surabaya atau Jakarta,” beber Alfred.

Menanggapi keluhan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan, pagi hari ini dirinya datang ingin melihat kondisi sektor perikanan di Maluku.

”Jadi pagi hari ini saya khusus datang ke Ambon hanya punya satu keperluan, bahwa kita akan membangun Ambon New Port yang kurang lebih di dalam perencanaan nanti ada 700 hektar yang itu terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan ada di satu lokasi,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, dalam waktu dekat, Kota Ambon akan mengembangkan pelabuhan baru dengan konsep pelabuhan terintegrasi yang akan menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur.

Pengembangan pelabuhan baru tersebut sangat dibutuhkan, mengingat pelabuhan khusus perikanan saat ini telah mencapai kapasitas maksimum.

“Tahun ini akan dimulai pembangunannya dan kita harapkan dalam dua tahun akan selesai. Untuk itu saya minta nanti para pelaku fisheries industry bisa segera mendaftar dan ikut masuk ke dalam lokasi ini, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ini bisa jalan,” ujar Presiden.

Melihat potensi perikanan di Maluku yang sangat besar, namun belum teroptimalkan dengan baik, Presiden Joko Widodo memandang, bahwa pembangunan sebuah fasilitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perikanan setempat untuk dapat memacu produksi perikanan lebih besar lagi memang diperlukan.

Meski demikian, Presiden menekankan agar rencana dan implementasi dari pembangunan pelabuhan baru tersebut, lebih dimatangkan agar nantinya dapat menjadi sebuah percontohan bagi pengembangan pelabuhan modern yang terintegrasi dengan industri perikanan di daerah-daerah lainnya.

“Tadi disampaikan oleh Dirut Pelindo mengenai potensi-potensi perikanan. Ada 800 ribu ton sebelah sini, kemudian sebelah utara ada 1,2 juta ton, kemudian agak di selatannya ada 2,6 juta ton. Saya kira Ambon New Port ini memang harus ada,” ucap Presiden.

Untuk diketahui, sebelum mengunjungi dan meninjau Pelabuhan Yos Sudarso serta berdialog dengan para pelaku usaha perikanan, Kepala Negara terlebih dahulu meninjau jalannya proses vaksinasi massal yang digelar bagi para petugas atau pekerja publik di pelabuhan yang terdiri atas pegawai PT Pelni, PT Pelindo, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Dalam kunjungan itu, sebanyak 50 orang tengah menjalani proses vaksinasi dimana pelaksana setempat menargetkan pemberian vaksin kepada 230 penerima vaksin secara keseluruhan.

Mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Maluku Murad Ismail. (S-39)