AMBON, Siwalimanews – Dua organisasi kepemudaan yakni, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (31/1).

Aksi dua kelompok mahasiswa ini, bertujuan untuk meminta Pemprov Maluku untuk tidak menutup mata dari warga Kariu.

“Seharusnya Pemprov Maluku  bertanggung untuk pembangunan rumah masyarakat Kariu, karena mereka sudah menjadi korban dari masyarakat Ori,” ucap Glen perwakilan GMKI saat berorasi di depan kantor Gubernur.

Untuk itu, GMKI mendesak Pemprov Maluku memberikan kepastian membantu warga Kariu yang kini mengungsi di Desa Aboru.

“Harus ada kerja nyata yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga Negeri Kariu,” teriaknya.

Baca Juga: Yayasan Ina Ama GPM Salurkan Bantuan bagi Warga Kariu

Sementara itu Wlly yang mewakili GMNI dalam orasinya menegskan keutuhan kolektif masyarakat harus diperjuangkan.

“Sebenarnya dari pergerakan kami ingin memperjuangkan bahwa masyarakat sudah menjadi korban dan tugas pemerintah sebagai mediator selalu mengumandangkan proses perdamaian, tetapi dilain sisi harus juga bertanggung jawab atas kerusakan rumah-rumah warga Kariu yang terjadi akibat konflik tersebut,” tandansya.

Menurutnya, APBD maupun APBN yang dikucurkan, tidak perlu lagi kepada pihak kepolisian, karena mereka sudah tidak bisa diharapkan, Rp111 triliunan dari APBN itu sangat luar biasa, tetapi tugas dan fungsi mereka tidak bisa melakukan apa-apa.

Setelah melakukan orasi secara bergantian beberapa menit akhirnya Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno didampingi Kepala BIN daerah Maluku Brigjen Jimmy Aritonang serta Kepala Kesbangpol menemui para demonstran.

Di depan massa Wagub mengaku, baru selsai menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Polhukam, terkait persoalan tapal batas tanah di Haruku.

“Kami baru saja melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Menkopolhukam untuk bagaimana menyelesaikan persoalan tapal batas di Haruku,” ujar Orno.

Namun, sayangnya hasil rapat koordinasi tersebut, belum dapat dikemukakan ke publik, karena belum mencapai titik final.

“Kami belum dapat menyampaikan hasil rapat karena saat ini belum mencapai titik final, sebab terhadap persoalan ini bukan berbicara tentang persoalan individu, makanya kita butuh penyelesaian masalah secara terpadu. Kedepannya nanti kita lihat prosesnya,” ucap Wagub.

Wagub juga mengaku, Pemprov Maluku juga akan membentuk tim terpadu bersama Kemenkopolhukam guna menyelesaikan masalah ini.

Usai mendnegar penjelasan Wagub massa kemudian membubarkan diri dengan aman dan tertib. (S-51)