AMBON, Siwalimanews – Kementerian Pendayagunaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) meminta Pemprov Maluku menambah jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sebelumnya Pemprov Maluku telah mengusulkan pengangkatan CPNS tahun 2021 sebanyak 500 formasi, namun dari jumlah itu for­masi PPPK hanya 30 persen diban­dingkan dengan CPNS.

“Jadi setelah kita rapat koodinasi dengan Kemenpan-RB, mereka minta kita tambah kuota PPPK. Jadi sekarang masih kita susun formasi­nya,” ujar Kabid Informasi dan Kepegawaian Daerah, BKD Maluku Isra Budi kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (9/12).

Ia menjelaskan, pegawai PPPK itu semua dibiayai oleh pemerintah daerah bukan dari APBN, olehnya akan dihitung lagi berapa jumlah yang perlu ditambah lagi untuk tahun 2021 nanti.

“Kita sementara susun formatnya, guru mana yang akan diangkat dan dari bidang studi apa saja yang men­jadi kebutuhan daerah, itu yang akan kita usulkan namun soal jumlanya belum bisa kita pastikan karena setelah di usulkan oleh dinas akan kita lihat lagi kemampuan keuangan daerah,” jelas Isra.

Baca Juga: Dua Kelompok Pemuda di Stain Terlibat Bentrok

Kemenpan-RB menurutnya mem­berikan waktu sampai 31 Desember nanti, pengusulan pengangkatan pe­gawai PPPK sudah sampai ke pusat.

“Jadi dinas teknis kita minta kalau selesai menyusun kebutuhan lang­sung diusulkan ke BKD agar di lihat berapa yang harus diusulkan nanti ke pusat karena waktu yang berikan hanya sampai 31 Desember,” tan­dasnya.

Usul 500 formasi

Diberitakan sebelumnya, priori­tas­kan tenaga guru dan tenaga ke­sehatan, Pemprov Maluku kirim 500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2021 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Guru bakal diangkat cukup banyak untuk tahun 2021 menjadi pe­gawai pemerintah dengan perjan­jian kerja (PPPK). Jadi kita masih butuhkan tenaga kesehatan dan guru dan prioritasnya adalah guru honor untuk diangkat dari PPPK,” jelas Sekda Maluku, Kasrul Selang kepada wartawan di Kantor Guber­nur Maluku, Kamis (19/11).

Dijelaskan tahun 2019 lalu, Pem­prov Maluku telah mengusulkan 500 formasi CPNS namun yang disetujui hanya 369 formasi.

“Tahun depan kita usulkan 500, semoga semuanya disetujui oleh pemerintah pusat karena sangat kita butuhkan,” terang Kasrul.

Setiap tahun banyak pegawai yang pensiun sehingga banyak tem­pat yang masih kosong.  Yang paling diutamakan tahun depan adalah guru dan tenaga kesehatan guna me­ngisi sejumlah posisi bagi pegawai yang telah pensiun.

“Kita butuh mereka yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, olehnya guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas diban­dingkan tenaga teknis untuk formasi tahun depan,” ungkapnya.

Ditanya bagimana dengan 41 for­masi yang tahun 2019 lalu tidak terisi karena tidak ada pelamar, kasrul mengaku tahun 2021 juga di usulkan kembali.

“Memang tahun lalu ada formasi yang tidak terisi, olehnya kita kembali usulkan di tahun depan,” tandasnya.

Seleksi 2021

Mengutip beritasatu.com, Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan digelar pada 2021. Pemerintah membuka penerimaan 1 juta orang. Menurut Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, penerimaan ini menjadi penting di masa krisis kesehatan.

Bukan hanya terkait pandemi Covid-19, melainkan masih tinggi­nya angka stunting serta kematian ibu dan anak di Indonesia. Seperti dilansir Antara, Rabu (14/10/2020), Tjahjo mengung­kap beberapa for­masi CPNS yang dibuka antara lain perawat, bidan, dokter umum dan spesialis.

“Penerimaan CPNS 2021, 1 juta dulu. Kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan. Ini penting, sebab soal stunting yang masih sa­ngat tinggi,” kata Tjahjo sebagai­mana dikutip Beritasatu.com, Kamis (15/10).

Tjahjo menyampaikan itu pada Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Tjahjo menje­las­kan pemerintah telah menyiapkan rekrutmen CPNS.

“Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS,” ungkap mantan Menteri Da­lam Negeri ini.

Tjahjo menyatakan aparatur sipil negara (ASN) harus cepat beradap­tasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi. “Konteks pengem­bangan ASN ini yang perlu, terma­suk sebagai penilaian bagi mereka. Ini harus dipersiapkan,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo pemerintah juga terus melakukan pembinaan di se­gala unit. Salah satunya pada PTSP. Dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga dilihat dari ke­piawaian staf PTSP. Tjahjo pun me­minta PTSP kabupaten/kota mempu­nyai visi yang sama dengan provinsi.

Tjahjo mengatakan tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan dapat menyatu. Begitu pula mulai Kapolri sampai ke kamtibmas, perguruan tinggi, tokoh adat dan ulama. “Didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat,” kata Tjahjo. (S-39)