Mempertanyakan Komitmen Polisi 

Hasil audit penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Pemkot Ambon Tahun 2011 sudah di tangan Polres Pulau Ambon. Hasil audit diserahkan kepada Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Iqbal di Kantor BPK RI pada 20 September 2019 lalu.

Belum tahun jumlah kerugian negara yang ditemukan BPK. Anggaran sebesar Rp 2 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas di lingkup Pemkot Ambon. Dalam pertanggungjawaban disebutkan anggaran itu, habis terpakai. Namun tim penyidik menemukan 100 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 742 juta lebih. Ini versi penyidik. BPK juga tak mau menyebutkan nilai kerugian yang ditemukan. Alasannya, itu adalah kewenangan penyidik Polres Pulau Ambon. Yang pasti tugas auditor sudah selesai. Selanjutnya kewenangan penyidik.

Pihak Polres Pulau Ambon juga menutup rapat hasil audit tersebut. Alasannya masih dianalisa oleh penyidik. Auditor BPK juga akan diperiksa sebagai saksi ahli terkait dengan hasil audit tersebut. Kapan dilakukan pemeriksaan, tak ada kejelasan.

Kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon setahun lebih diusut. Banyak pejabat Pemkot Ambon diperiksa, termasuk Walikota Richard Louhenapessy dan istrinya, Leberina Louhenapessy serta Sekot AG Latuheru. Status penanganan kasus ini dinaikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease mela¬kukan gelar perkara di Kantor Dit¬reskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, pada Jumat 8 Juni tahun 2018. Dalam gelar perkara itu, tim pe¬nyidik tipikor Satreskrim memapar¬kan, hasil penyelidikan dan bukti-bukti adanya dugaan korupsi dalam SPPD fiktif tahun 2011 di Pemkot Ambon.

Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso menegaskan, kasus SPPD fiktif Pemkot Ambon tetap akan dituntaskan. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik mengantongi hasil audit kerugian negara.  Pernyataan kapolres seperti ini bukan sekali dilontarakan, sehingga publik  yakin kalau kasus ini akan benar-benar tuntas.

Tetapi publik mulai ragu dengan komitmen Polres Pulau Ambon. Hasil audit sudah dikantongi hampir dua bulan, namun belum ada langkah hukum lanjutan untuk menuntaskan kasus SPPD fiktif Pemkot Ambon. Hingga kini auditor BPK juga belum disurati untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli.

Polres Pulau Ambon harusnya lebih semangat untuk menuntaskan kasus SPPD fiktif Pemkot Ambon, setelah mengantongi hasil audit kerugian negara. Bukan kendor. Lebih cepat kasus ini dituntaskan lebih baik, sehingga ada kepastian hukum. Apalagi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah setahun lebih berada di Kejari Ambon.

Tak hanya kasus SPPD fiktif Pemkot Ambon, namun kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Kota Ambon Tahun  2011 juga belum tuntas. Anggaran Rp 4 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas. Dalam pertanggungjawaban dilaporkan habis terpakai. Tetapi dalam penelusuran, tim penyidik menemukan 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 600 juta lebih.

Pengusutan kasus SPPD fiktif DPRD Kota Ambon dilakukan bersamaan dengan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Pemkot. Namun nasib kasus ini juga tak jelas.  Karena itu, wajar jika komitmen Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, dibawah kepemimpinan AKBP Sutrisno Hady Santoso dalam penuntasan kasus korupsi dipertanyakan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *