AMBON, Siwalimnews – Ratusan mahasiswa UKIM melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Selasa(10/8).

Kedatangan ratusan mahasiswa yang dipimpin Ketua Umum Senat Mahasiswa UKIM Vinsensius Talubun itu untuk meminta penjelasan Gubernur Murad Ismail terkait rekomendasinya kepada salah satu dosen untuk menjadi Rektor UKIM dalam pemilihan rektor di bulan Oktober nanti.

Pantauan Siwalimanews, ratusan mahasiswa ini mulai bergerak dari Kampus UKIM di kawasan Talake tepat pukul 09.00 WIT, mereka melakukan long march dari kampus menuju ke Kantor Gubernur sambil berorasi secara bergantian.

Sementara para peserta demonstrasi membawakan pamflet yang bertuliskan Mari kita lawan intervensi Gubernur Maluku, Calon rektor bukan urusan gubernur, UKIM anak kandung GPM,  Urusi saja dan PEN jangan urusi suksesi rektor, Kampus bukan ladang poltik Bos serta Rekomendasi salah alamat boss dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Jaksa Mulai Periksa Sejumlah Saksi

Aksi ratusan mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau lease.

Sekitar pukul 11.35 WIT, massa mahasiswa UKIM tiba di depan gerbang utama Kantor Gubernur Maluku. Ketua Umum Senat Mahasiswa UKIM Vinsensius Talubun langsung melaklukan orasi.

Dalam orasinya Talubun menegaskan, UKIM harus dipulihkan dan Gubernur Murad Ismail harus memberikan pernyataan resmi.

“Secara kelembagaan UKIM merupakan kampus swasta, namun yang menjadi kegelisahan kami kenapa harus ada intervensi dari Gubernur Maluku,” tandas Talubun.

Untuk itu kata Talubun, patut dipertanyakan ada apa, sehingga Gubernur Murad Ismail melakukan intervensi terhadap UKIM. “Kami menolak adanya intervensi yang dilakukan,” teriaknya.

Talubun  menegaskan, UKIM ataupun kampus lainnya di Maluku bukan ladang politik, tetapi kampus yang membangun potensi generasi muda. Itulah tanggung jawab dan fungsi kampus.

Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa, harus menjaga marwah dari lembaga pendidikan UKIM, bukan lembaga politik.

“Saya mau sampaikan ketika rekomendasi dikeluarkan sampai saat ini belum ada sikap dari Gubernur Murad Ismail, karena sudah memicu konflik internal di dalam kampus,” tegasnya.

Gubernur Murad Ismail kata Talubun, seharusnya memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat Maluku seca kolektif, terkait surat rekomendasi yang dikeluarkannya.

“Kami butuh klarifikasi. Kita tidak lawan dengan tindakan fisik. Cabut rekomendasi itu, karena kami menolaknya,” ucapnya.

Hingga berita ini dipublikasikan ratusan mahasiswa UKIM ini masih melakukan aksi mereka di depan gerbang utama Kantor Gubernur. (S-51)