BURSEL, Siwalimanews – Tokoh Pemuda Buru Selatan Sami Latbual minta Pemkab Buru harus dapat memberikan kejelasan tentang status dari Gunung Botak.

Pasalnya, Gunung Botak merupakan tempat dimana masyarakat Buru maupun Bursel menggantungkan hidup mereka disana.

“Pemkab dan DPRD Buru harus aktif dan intens melakukan komunikasi dengan Pemprov Maluku maupun pemerintah pusat tentang kejelasan status Gunung Botak. Apakah ini dijadikan tambang rakyat dan dikelola secara tradisional atau seperti apa,” ucapnya.

Untuk itu kata Latbual, ditengah kondisi Covid saat ini, masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa melakukan segala cara agar bisa masuk dan melakukan aktivitas menambang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Akibatnya, masyarakat yang kedapatan melakukan aktivitas menambang di Gunung Botak akan menjadi korban, karena ditangkap oleh aparat keamanan yang melakukan pengamanan disana.

“Ujung-ujungnya masyarakat yang jadi korban, karena menerobos masuk dan memaksakan diri untuk mengais rejeki disana. Mereka sudah pasti ditangkap jika ditemukan oleh aparat keamanan yang berjaga di sana karena tidak memiliki ijin,” ujarnya.

Bukan hanya Gunung Botak namun menurutnya, lokasi tambang di Gogorea dan Sungai Anahoni juga harus dipastikan statusnya, apakah akan dikelola oleh badan khusus sebagai kawasan industri berbasis mineral atau wisata yang memberdayakan masyarakat setempat.

Jika status dari lokasi tambang tersebut sudah pasti dan memiliki dasar hukum yang jelas, Pemda Buru juga akan diuntungkan, dikarenakan pemkab juga akan memperoleh PAD dari pertambangan.

“ika sudah jelas status hukumnya, pasti akan membawa keuntungan bagi masyarakat maupun pemkab dalam bentuk PAD,” imbuhnya.

Ia berharap, pemkab dan DPRD Buru bisa jeli melihat kondisi ini dan tidak berdiam diri, karena imbasnya pasti masyarakat yang jadi korban.

“Sekali lagi kami harapkan pemkab dan DPRD Buru, sebaiknya bergerak cepat dan selalu melakukan manuver komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar masyarakat bisa diberikan kepastian tentang status Gunung Botak,” tutupnya. (S-35)