AMBON, Siwalimanews – Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Musyawarah Rencana PAmebangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerinrah Daerah (RKPD) Tahun 2024, mengusulkan sekitar Rp 300 miliar untuk pembiayaan program di KKT.

Penjabat Bupati KKT, Daniel E Indey berharap, KKT mendapat porsi pembiayaan di berbagai sektor, baik dari APBD maupun APBN.

“Kami sangat berharap Pemprov juga memberi porsi untuk Tanimbar diberbagai bidang. Baik itu infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan dan sektor lainnya,” ujarnya, kepada Siwalima, di Ambon, Jumat (14/4).

Sementara itu, secara teknis Kepala Bappeda KKT, Rosias Kabalmay menjelaskan, untuk sinkronisasi usulan program Kabupaten dan Provinsi, untuk selanjutnya dilanjutkan ke Pemerintah Pusat, semuanya telah diusulkan.

Ada sekitar 100 miliar lebih diusulkan untuk pembiayaan dengan APBD Provinsi Maluku dan sekitar 200 miliar lebih melalui APBN.

Baca Juga: Polda Wujudkan Toleransi Umat Beragama

“Yang kita usulkan, misalnya untuk infrastruktur jalan, air bersih, sarana transportasi, di bidang perikanan, dan perumahan, total usulan yang kita punya ada sekitar 100 miliar yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi, dan juga kurang lebih 200 miliar dari APBN. Usulan-usulan ini akan dibahas hari ini untuk menetapkan prioritasnya. Artinya kita boleh usul, tetapi itu juga tersedia disesuaikan dengan keuangan, baik APBD maupun APBN,” jelasnya.

Dikatakan, soal berapa usulan program yang akan diterima atau tidak lanjutnya, hasil akhirnya akan diketahui usai pembahasan hari ini. “Nanti kita usulkan itu berapa yang diterima, dan nanti­nya diusulkan secara berjenjang ke pusat. Itu nanti diketahui pada saat pembahasan hari ini.

Jadi nanti dilihat, usulan mana yang bisa dibiayai oleh APBD, kalau tidak bisa, maka akan diterskan untuk dibiayai oleh APBN, dalam hal ini melalui kementrian terkait,”jelasnya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menuturkan terkait penanga­nan kemiskinan ekstrim di tahun 2024, dimana sesuai target secara nasional, angka kemiskinan eks­trim harus bisa ditekan hingga 0 persen.

“Kita tentu berharap, kemiskinan untuk Provinsi Maluku menurun menjadi 14 persen di 2024 nanti. Untuk Tanimbar, 2022 kemarin, kemiskinan makro turun dari 27 persen, menajdi 23,80 persen di tahun 2023. Sementara untuk kemiskinan ekstrim, juga turun menjadi 6 persen sekian,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya berharap, sinkronisasi program dari Kabupaten dan Provinsi bisa mendukung target penurunan kemiskinan ekstrim secara nasional di tahun 2024 menjadi 0 persen. 2022 kita 6 persen, kita berharan tahun ini kita bisa menekan sampai 3 persen, sehingga 2024 nanti, bisa mencapai 0 persen. Hal itu agar dapat mendukung angka penurunan secara nasional, yakni 0 persen.

“Jadi misalnya kemiskinan ini salah satu faktor adalah soal keterisolasian wilayah, jauhnya sentral produksi, seperti perikanan, pertanian yang masih terisolir karena akses masyarakat untuk membawa hasil produksi ke pasar tidak berjalan dengan baik,” tandasnya.

Ditambahkan, ada tiga langkah untuk penanganan kemiskinan ekstrim, itu meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka keterisolasian kalau tiga strategi itu berjalan dengan baik, maka bisa diselesaikan,” cetusnya. (S-25)