AMBON, siwalimanews – Dinilai kinerja pemerintahan baik, Dewan Pimpinan Cabang  Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten MBD memberikan apresiasi, atas pencapaian pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach.

Berdasarkan catatan GAMKI, Pemkab MBD telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2019 yang dilakukan oleh BPK RI.

Terhadap prestasi pemerintah daerah ini, Dewan Pimpinan Cabang  Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten MBD memberikan apresiasi, atas pencapaian pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih oleh Pemkab MBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kami berikan apresiasi yang luar biasa bagi Pemda MBD dibawah kepemimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach, karena sudah bekerja keras membawa MBD meraih WTP,” jelas  Wakil Ketua Bidang Eksternal DPC GAMKI MBD, Jefry Rehiraky dalam rilisnya  kepada Siwalima.

Menurut Rehiraky, pencapaian yang diterima harus dijadikan sebagai motivasi oleh  Pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber-sumber pendapat asli daerah, yang semuanya untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada MBD.

Baca Juga: Ajak Masyarakat Ciptakan Pilkada Damai

Dikatakan, pencapaian yang baik atas laporan keuangan Pemda jangan dipolitisir menjelang perhelatan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, melainkan biarlah apresiasi ini menjadi pencapaian seluruh masyarakat MBD.

Selain itu, DPC GAMKI MBD juga mengarapkan agar kedepannya opini WTP yang diterima tetap dipertahankan oleh Pemda dalam semua aspek penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan sebagaimana keinginan bersama.

Sebab, kata Rehiraky kedepan masih ada banyak persoalan yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten MBD untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ada di MBD sendiri.

“Semoga kedepannya WTP tetap dipertahankan, sehingga MBD bisa lebih baik lagi,, karena masih banyak hal yang masih harus dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat MBD,” harapnya. (Cr-2)