AMBON, Siwalimanews – Guna menjaga ketahanan pangan agar tetap stabil maka dibutuhkan sinegritas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal ini ditegaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementrian Pertanian (Kementan), Jan Samuel  Maringka, dalam Rapat Koor­dinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Maluku, di Hotel Santika, Kamis (24/11).

Rakorwas  dengan sorotan tema, “Si­nergi Aparat Pengawasan Intern Peme­rintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Membangun Pertanian Maju, Mandiri dan Moderen.

“Setidaknya dengan Rakorwas ini ada sinergi APH dengan APIP melakukan pengawasan internal pemerintah, sebagai wujud program menjaga pangan. Kami dari Kementan mengawal dan menjalankan program strategis nasional dan program prioritas,”kata Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka, kepada wartawan, usai menghadiri pembukaan Rakorwas.

Menurut  mantan Kajati Maluku itu, di Ke­mentan, pihaknya sudah kerjasama dengan Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan ditingkatkan daerah dalam imple­mentasinya. “MoU ini tak hanya dipusat saja, tapi implentasinya juga didaerah. Nah, akan dilanjutkan dengan dialog de­ngan APH di wilayah Maluku, dengan Kajati, Kapolda dan segenap jajaran dibawahnya, kita harapkan bersama-sama,”ajaknya.

Dia menambahkan, program pusat tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat saja, tapi harus mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota. Apalagi, program Kementan, sudah mendapat penghargaan dari dunia internasional atas swasembada beras yang dilakukan selama ini. “Tentu kede­pan kita berharap, beras menjadi swasem­bada pangan. Ini harapan besar agar Indonesia menjadi pangan du­nia. Dan itu tidak dilakukan Kementan sen­diri, tapi harus dilakukan secara ber­sama-sama. Ini kelanjutan dari Rabu Kemarin, secara ondespot kita sudah kunjungan terhadap potensi Kerbau Moa,”terangnya.

Ketika disinggung target dari Rakorwas BKP dia menegaskan.” Ini agar program tidak terlambat dalam pelaksanaan. MoU seperti ini setidaknya kita dapat pengawasan. Jadi kita lakukan bersama-bersama agar tidak terjadi gangguan-gangguan,”tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar dan memiliki dampak yang luas, bukan saja dalam aspek ekonomi.

“Bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi, namun terkait dengan aspek keamanan, sosial dan politik. Sebab, pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup, akan menentukan stabilitas dan pembangunan suatu bangsa,”kata Gubernur dalam sambutanya ketika membuka Rakorwas.

Sejalan dengan itu, kata dia, saat ini pihaknya dihadapkan dengan krisis pangan global, sebagai dampak ketegangan Rusia dan Ukrania, serta dampak perubahan iklim yang turut mengancam ketahanan pangan baik nasional maupun daerah.

Pada kesempatan itu, lanjut mantan Kakor Brimob Polri itu, ada tiga hal yang perlu disampaikan. Pertama, dirinya menyambut baik Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan, hari ini sebagai bukti tekad dab kepedulian bersama, untuk menjaga keamanan, ketersediaan dan stabilitas produksi pangan, serta pemanfatanya.

Kedua, Provinsi Maluku, terus berupaya untuk mengembangkan potensi pangan yang dimiliki, baik pangan strategis, maupun pangan lokal, melalui upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Dalam upaya mengatasi dan mengendalikan Inflasi, khususnya bahan pangan, kami telah melakukan langkah-langkah pengendalian, antara lain melalui pencanangan Herakan Tanam Cabai dan Bawang Merah, stabilitas harga pangan dengan melaksanakan operasi pasar, serta memastikan kelancaran produksi dan distribusi bahan pangan,”jelasnya.

Ketiga, diharapkan dari Rakorwas ini dapat menghasilkan langkah-langkah kongkrit, untuk menjadi acuan bersama dalam rangka menciptakan Kemandirian pangan di Maluku.(S-08)