AMBON, Siwalimanews –  Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan pencapaian  selama dirinya menjabat di tahun 2022.

Didampingi Sekretaris Kota Agus Ririmasse dan seluruh pimpinan OPD,Wattimena memaparkan apa yang telah dicapai  Pemerintah Kota Ambon, yang berkaitan dengan 11 kebijakan prioritas yang telah dijalankan oleh masing-masing OPD.

“Hail yang telah dicapai diantaranya terkait konsolidasi internal birokrasi, penataan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, identifikasi data dan penyelesaian hutang, sinkronisasi program penurunan angka kemiskinan, peningkatan PAD, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi,” ucap walikota galam keterangan persnya, yang berlangsung di Balai Kota di akhir Desember 2022 kemarin.

Selain itu, walikota juga memaparkan penyetaraan arah kebijakan pembangunan Kota Ambon dengan pemerintah pusat dan Provinsi Maluku, perwujudan Ambon bersih, fasilitasi pemilihan walikota dan wawali tahun 2024, serta menjaga netralitas ASN, dan juga mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemprov dalam penanganan Covid-19.

“Capaian sepanjang tahun ini  yang berkaitan dengan konsolidasi internal birokrasi kita sedang lakukan pembenahan birokrasi, yang mana proses itu sesuai ketentuan dimulai dari penilaian Baperjakat dan juga uji kesesuaian (job fit) terhadap para pimpinan tinggi pratama dan di awal 2023 kita kirim hasilnya untuk mendapat ijin pembenahan birokrasi,” ungkap walikota.

Baca Juga: PT Ambon Putus Rumthe 2 Tahun Penjara

Sementara terkait sinkronisasi program penurunan angka kemiskinan kata walikota, secara presentase di tahun 2021, sebesar 5,02 persen. Oleh karena itu, seluruh proyek yang dilaksanakan di tahun 2022, lebih banyak dikerjakan dengan pendekatan padat karya atau memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Hal ini bertujuan agar, perputaran uang tetap ada di kota ini, dan masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa memperoleh pekerjaan, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Disamping itu, Pemkot juga telah menyalurkan subsidi dampak kenaikan BBM, kepada kelompok penerima manfaat, yaitu tukang ojek dan nelayan melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Ambon.

“Sedangkan untuk arah kebijakan pembangunan kota ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan meneruskan kegiatan pempus, seperti bulan imunisasi anak nasional, kota layak anak dan penurunan angka stunting. Untuk program BIAN sendiri  secara presentasi, Ambon masih rendah, yakni baru 41,46 persen. Kendalanya karena kebanyakan orang tua melarang anaknya mengikuti itu,” tutur walikota.

Menurutnya, dari 11 kebijakan prioritas yang diluncurkannya saat menjabat sebagai Walikota Ambon,  yang terberat adalah soal perwujudan Ambon bersih, dimana kendalanya adalah, masih minimnya sarana dan prasarana, mengakibatkan persoalan sampah belum mampu ditangani.

“Sejujurnya kita kekurangan armada sampah, karena itu di wilayah pinggiran tumpukan sampah sangat banyak dan menunjukan ketidakmampuan kami dalam mengatasi persoalan ini,” tandas walikota.

Namun  di tahun 2023 nanti walikota berjanji, pengelolaan sampah akan diserahkan kepada desa/negeri dan kelurahan, sehingga memperkecil ruang lingkup pengawasan. Dengan kebijakan ini nantinya, akan ada penyesuaian tarif retribusi sampah. Mengingat selama ini, masih terkendala soal penarikan retribusi sampah dari masyarakat.(S-25)