AMBON, Siwalimanews – Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Maluku mengeluhkan rendahnya insentif tenaga dokter spesialis dan dokter umum, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Keluhan ini disampaikan langsung IDI Maluku kepada Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Selasa (25/10) dalam rapat kerja bersama Komisi IV yang dipimpin Ketua Komisi Samson Atapary.

“Jadi IDI telah menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan insentif tenaga dokter spesialis dan dokter umum di rumah sakit izhak Umarela dan RSKAD Provinsi Maluku, termasuk juga kebijakan TPPA untuk ASN,” ungkap Samson.

Dijelaskan, dari penjelasan pengurus IDI ternyata insentif yang didapat dirasa rendah bila dibandingkan dengan profesi dokter yang memang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya.

Terhadap aspirasi yang disampaikan, Samson memastikan akan menindaklanjuti bersama dengan Pemerintah Daerah sebab menyangkut kebijakan yang berdampak langsung dengan keuangan sehingga membutuhkan kajian yang matang juga.

Baca Juga: Pimpinan DPRD Didesak Bersikap Tegas Terhadap Pemprov

“Memang harus ada satu kebijakan yang disusun untuk menjawab aspirasi mereka yerutama dengan Dinas Kesehatan, Bapeda dan Bagian Keuangan Pemprov Maluku karena ada konsekuensi di anggaran untuk bagaimana kenaikan intensif,” tegas Samson.

Samson juga meminta Pengurus IDI Maluku untuk menyampaikan aspirasi kepada Sekda Maluku agar dapat diakomodir dalam APBD, sebab persoalan Insentif bukan saja menjadi domain Dinas Kesehatan tetapi Sekda sebagai ketua tim anggaran Pemerintah Daerah.

Politisi PDIP Maluku ini pun memastikan insentif dokter spesialis dan dokter umum yang rendah ini tidak akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di dua rumah sakit daerah tersebut.(S-20)