AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Hendrik Lewerissa meminta kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, agar di tahun 2023 nanti semua daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Maluku masyarakatnya sudah menikmati penerangan listrik.

Permintaan itu disampaikan HL sapaan akrab Lewerissa  dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dan Direktur PLN yang berlangsung di ruang rapat komisi VI gedung I lantai I, Senayan Jakarta tentang Pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai untuk listriki wilayah 3T yang diusulkan PLN, Senin (28/11).

Kata HL, presentasi yang disam­paikan Dirut PLN dalam rapat dengar pendapat terkait usulan PMN sebesar Rp10 triliun ini perlu diapresiasi, namun bagi HL pre­sentasi adalah hal yang biasa, na­mun hal lain yang harus disampai­kan adalah eksekusi.

“Saya anggota DPR RI dari Maluku dan hari ini sudah 3 tahun 2 bulan saya bergabung di Komisi VI dan 2 tahun berturut-turut ketika PLN datang rapat dengan komisi dan mempresentasikan kerja mereka untuk mendapatkan PMN, hal yang sama itu dibahas berkali-kali dan saya wakil dari daerah yang paling banyak 3T-nya di kawasan timur Indonesia, selain papua dan papua barat, juga menyampaikan keluhan yang sama,” tanda HL.

Pasalnya, daerah-daerah 3T di Maluku, ternyata masalahnya masih sama, dimana ada jaringan listrik, namun anehnya masyarakat disana belum menikmatinya, sebab pihak PLN hanya memasang jaringan, kemudian dibiarkan begitu saja, hingga rusak termakan alam.

“Pak dirut saya ini wakil dari Maluku, saya hari ini baru tiba dari dapil saya, ternyata masalahnya masih tetap sama. Saya ambil contoh yang paling konkrit di Pulau Damer dan Pulau Romang, bukan tidak ada jaringan atau gardunya, disana jaringan ada, gardu ada, tapi sudah karatan, bahkan tiang-tiangnya juga sudah patah,” tegas HL.

Kalaupun belum ada investasi di daerah-daerah ini,  lanjut HL, mung­kin bisa dipahami, namun dengan adanya jaringan disana, membuk­tikan bahwa PLN telah mengeluar­kan begitu banyak anggaran untuk membangun infrastrukturnya, tapi ternyata tidak tuntas elektrifikasi­nya, sehingga ini namanya mem­buang-buang ang­garan negara.

“Untuk itu saya mau minta kepada pak dirut agar di tahun 2023, kalau keputusan politik kami di Komisi VI ini menyetujui PMN Rp10 tiliun untuk PLN, maka saya minta jangan lagi, saya sebagai wakil dari Maluku hanya dengar presentasi-presentasi yang verbal atau yang baik ditelinga, tapi ketika saya turun di lapangan, saya tidak menemukan bukti kon­kritnya seperti yang dipresentasi­kan,” tegas HL.

Untuk itu HL mengharapkan, agar PLN dapat mempertimbangkan permintaannya, sehingga di tahun 2023 daerah-daerah 3T di Maluku, terutama Damer, Romang dan beberapa daerah lain di Maluku yang jaringan listriknya ada, sudah dapat menikmati penerangan listrik.

“Semoga basudara saya di kawasan 3T di Maluku dapat segera menikmati listrik dalam waktu dekat ini,” harap HL. (S-06)